Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan pekerja migran seperti yang
tercantum dalam Asean Consensus on Protection and Promotion the Rights of
Migrant Workers yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota Asean.

Harus diakui hingga kini, Malaysia dan Singapura masih memiliki keengganan untuk
memenuhi komitmen tersebut karena dianggap terlalu memberatkan negara
penerima.

Secara konkrit, desakan ini harus dituangkan dalam pembaruan Bilateral Agreement
antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura tentang perlindungan pekerja
migran yang berlandaskan pada Asean Consensus serta instrumen-instrumen
perlindungan HAM dan buruh migran yang telah diratifikasi dan diadopsi kedua
negara.

Menurutnya, Presiden Jokowi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap
nasib pekerja migran Indonesia di Malaysia, terutama mereka yang menjadi korban
perdagangan manusia.

Selama ini mereka rentan dikriminalisasi sebagai pendatang tidak berdokumen.
Selain itu, masalah klasik yang selalu menjadi ganjalan hubungan diplomasi
Indonesia - Malaysia adalah penanganan pekerja migran tidak berdokumen.

Untuk hal ini harus ada desakan kuat untuk pemerintah Malaysia agar tetap
menghormati prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia dalam penanganan
pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia dan menjadi
pekerja yang tidak berdokumen.

Pemerintah Malaysia juga harus didesak untuk mengakhiri standar ganda dalam
penanganan pekerja tak berdokumen, standar ganda itu terlihat dengan adanya
kriminalisasi terhadap pekerja migran namun tidak ada kriminalisasi terhadap
pengguna pekerja tak berdokumen.

Secara khusus, Presiden Jokowi harus memberi desakan bahwa pemerintah
Malaysia memastikan akses keadilan bagi pekerja migran yang menjadi korban
kekerasan majikan, apalagi jika pelakunya memiliki kedekatan dengan kekuasaan
negara.

"Dalam kasus Adelina (juga beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh
perempuan pekerja migran lainnya) bahkan ada putusan pengadilan yang
mencederai rasa keadilan korban," kata Wahyu.

Situasi ini juga terjadi di Singapura dimana terdapat beberapa pekerja migran
Indonesia, terutama yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, menghadapi
masalah hukum bahkan ada yang menghadapi ancaman hukuman mati, harus
dipastikan pendapatan akses keadilan dan bantuan hukum.

Untuk itu, Presiden Jokowi harus melakukan hal yang sama kepada pemerintah

Page 102 of 156.