Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019
P. 124
"Mungkin hanya kata-kata spontanitas dari salah satu direksi PLN. Tadinya mau
bertemu hari ini tetapi sampai saat ini belum. Dalam pemberian gaji memiliki
prosedurnya, apabila saya jadi direksi maka tentu sebagai pemimpin perusahaan
saya duluan menolak dibayar gaji karena terjadi insiden itu," ujarnya kepada Bisnis
.com , Rabu (7/8/2019).
Bagaimanapun, dia menegaskan serikat pekerja PLN tidak menyetujui jika memang
benar gaji mereka dipangkas lantaran perusahaan menanggung beban kompensasi
untuk insiden blackout pada Minggu (4/8/2019).
Pasalnya, sebut Eko, praktik tersebut berpotensi melanggar Pasal 93 Undang-
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah
nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kedua pasal itu mengatur bagaimana
ketetentuan pembayaran upah.
"Pemotongan gaji bulanan itu melanggar UU. Ada tata caranya yang boleh apa saja
untuk pemotongan," katanya.
Dia pun meminta agar insiden blackout tersebut tidak 'dipolitisasi' dan agar seluruh
elemen bangsa bijaksana dalam menyikapinya.
"Jalankan Putusan MK No.111/PUU-XIII/2015 terkait pengujian Undang Undang
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) terhadap
Undang Undang Dasar (UUD) 1945, untuk tidak unbundling PLN," tutur Eko.
Page 123 of 156.
