Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019
P. 152
Hal itu menyebabkan mayoritas perempuan tidak berpenghasilan dan menyumbang
sebagian besar angka kemiskinan di Indonesia.
Bahkan, banyak laporan penelitian menyebutkan bahwa banyak pekerja perempuan
mengalami diskriminasi secara fisik, psikis dan kekerasan seksual.
Sementara terkait kesempatan penyandang disabilitas, juga belum optimal karena
serapan pekerja dari kelompok penyandang disabilitas di perusahaan masih rendah.
Ada beberapa pertimbangan dan kewajiban dimana perusahaan harus menyediakan
kompensasi tertentu dan menyediakan pelatihan terlebih dahulu agar penyandang
disabilitas mampu menjalankan pekerjaannya.
Di sisi lain, saat ini masih banyak dari tenaga kerja penyandang disabilitas yang
belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin
kedudukan dan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan, perlindungan hukum,
dan persamaan hak selaku pekerja.
Fakta ini terungkap saat seminar Pedekatan Gender dan Disabilitas dalam Legislasi
Bidang Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Perwakilan Ombudsman RI dalam kesempatan itu mengatakan, terjadinya
diskriminasi dan ketimpangan gender di bidang ketenagakerjaan karena masih ada
peraturan yang tidak mendukung kesetaraan dan keadilan di bidang
ketenagakerjaan.
"Belum adanya data terpilah bidang ketenagakerjaan dan data ketimpangan
kesetaran akses hak-hak perempuan dan kelompok rentan diskriminasi di bidang
ketenagakerjaan," katanya.
Terkait isu disabilitas ini, Nova Riyanti Yusuf, anggota komisi IX DPR RI
menyatakan, penanganan isu disabilitas yang lintas sektoral haruslah berpijak pada
kordinasi lintas sektoral.
"Juga perlu adanya komitmen kuat dan keberpihakan semua pihak baik dari segi
anggaran, regulasi dan pengawasan," kata Nova.
Nova menegaskan sudah saatnya syarat Sehat Jasmani dan Rohani untuk jadi PNS
tidak dilakukan secara diskriminatif.
Page 151 of 156.
