Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019
P. 4
untuk membayar kompensasi kepada masyarakat terjadinya pemadamam Minggu, 4
Agustus lalu.
Menurutnya, langkah itu melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan.
"Yang harus bertanggung jawab adalah seluruh direksi PLN dan Menteri terkait.
Kalau mau memotong gaji, bukan karyawannya tetapi direksi di PLN. Mereka juga
harus mengundurkan diri dengan jiwa ksatria," ucapnya.
Dia mengusulkan sebagai kompensasi atau penggantian padamnya listrik kepasa
konsumen, PLN dapat membebaskan 100% biaya listrik konsumen dalam bulan
berjalan bukan memotong gaji karyawan PLN.
"Bebaskan biaya listrik konsumen di bulan itu juga," ujar Said.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menuturkan
PLN memang memiliki persoalan dalam hal keuangan. Terlebih, PLN diminta
mengkompensasi dampak terjadinya pemadaman listrik di 3 provinsi yang terjadi
pada kemarin. Kendati demikian, persoalan keuangan ini harus disikapi dengan lebih
bijak yakni dimulai dari efisiensi di segala proses produksi.
Menurutnya, opsi untuk pemotongan upah merupakan pilihan terakhir dengan
mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.
"Itu pun harus diutamakan pemotongan upah bagi pejabat-pejabat. Pekerja yang
upahnya dekat-dekat dengan upah minimum tidak perlu dipotong. Besaran
pemotongan upah saya kira maksimal 10%," tuturnya.
Kebijakan pemotongan upah ini tak bisa diterapkan secara sepihak dan harus dapat
dilakukan kesepakatan dengan serikat pekerja.
Apabila PLN tetap melakukan pemotongan upah tanpa mengkomunikasikan terlebih
dahulu dengan serikat pekerja, maka serikat pekerja perusahaan dapat menggugat
ke pengadilan hubungan industrial.
"Ini enggak bisa sepihak karena memang harus dibicarakan dengan serikat pekerja.
Kalau tidak ya melanggar," tutur Timboel.
Hingga saat ini, pihak Kementerian Ketenagakerjaan belum merespon dan
berkomentar terkait rencana pemotongan gaji karyawan PLN.
Page 3 of 156.
