Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019
P. 8
Eko mengungkapkan, pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan serta
penjelasan secara resmi dari direksi PLN mengenai wacana pemangkasan gaji
karyawan.
Informasi terkait itu baru diketahuinya dari pemberitaan media massa.
"Kalau saya baru baca-baca di media saja, belum ada pertemuan dengan kami (
serikat pekerja)," ujarnya.
Dia menilai, apa yang disampaikan manejemen PLN kepada publik soal wacana
pemangkasan gaji karyawan itu normatif saja.
Ini semata dilakukan untuk memberikan rasa tanggung jawab dan kepercayaan
kepada pelanggan.
Sehingga tidak mungkin akan dilakukan hal tersebut.
2. Pemerintah Dinilai Juga Harus Ikut Tanggung Jawab
Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara
menilai, pemotongan gaji karyawan sah-sah saja dilakukan.
“Saya kira sepanjang memang tidak melanggar peraturan, tidak melanggar
anggaran dasar, anggaran rumah tangga perusahaan, ya boleh-boleh saja sih,”
ujar Marwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/8/2019) malam.
Namun, menurut Marwan, ada konsekuensi yang harus diterima dari penetapan
kebijakan ini, misalnya penolakan karyawan.
Marwan menilai, blackout yang terjadi pada 4 Agustus 2019 terjadi tidak hanya
karena kesalahan teknis pegawai PLN di lapangan.
“Sebetulnya kan kejadian kemarin tidak bisa 100 persen ditimpakan ke
karyawan. Ada kontribusi manajemen PLN, ada kontribusi pemerintah juga,”
ucap Marwan.
Secara singkat, Marwan menjelaskan, blackout terjadi akibat adanya kebijakan
pemerintah, mulai dari larangan menaikkan tarif listrik dan mewajibkan PLN
untuk menerima pasokan listrik swasta dengan skema take or pay.
Kebijakan ini kemudian melahirkan beban bagi PLN karena tidak diimbangi
dengan subsidi yang memadai.
Marwan menilai bukan hanya karyawan yang semestinya menjadi tumbal tunggal
atas kerugian yang terjadi.
Manajemen PLN dan pemerintah pantas untuk turut bertanggung jawab atas
kerugian yang terjadi.
Page 7 of 156.
