Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019

mengantongi visa ziarah. Sesampainya di Arab Saudi, mereka diberikan kartu izin
menetap dan bekerja. Yang lebih miris, para pejuang devisa itu juga tidak memiliki
keahlian khusus. Sehingga, ketika bekerja hanya sebagai sopir maupun ART.

Tak ayal, kasus yang dihadapi semacam itu menjadi kompleks. Artinya, kata Judha,
para WNI yang berangkat unprocedural itu tidak diberi pembekalan sebelumnya.
Mengenai apa saja hak-hak mereka, fungsi kontrak kerja, hingga ketika ada
masalah bagaimana mereka harus mengadu ke perwakilan RI. "Makanya, ketika
mereka disodorkan satu dokumen, disuruh cap, bahkan mereka mungkin tidak
paham dengan isinya, ya mereka asal cap saja," ujarnya.

Judha mengimbau, agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri jangan
memaksakan diri ketika mengetahui negara di timur tengah ditutup. Sebab, hal
tersebut membuat proses perlindungan akan semakin kompleks dan sulit.

Kasus gaji yang dikemplang majikan itu sebenarnya bisa dihindari. Menurut Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), tenaga kerja sudah dibekali
dengan informasi-informasi agar tidak ada kasus tak dapat gaji. "Kan sebelum
berangkat ada pelatihan. Pada saat pembekalan akhir, ada penjelasan soal hak dan
kewajiban TKI serta pihak yang merekrut," jelas Deputi Perlindungan TKI Anjar
Prihantono.

TKI harus memperhatikan dokumen-dokumen perjanjian. Sebelum mulai bekerja,
perusahaan atau perekrut harus menandatangani dokumen tentang hak-hak dan
kewajiban si tenaga kerja. Di dalamnya harus ada juga perincian tentang gaji. TKI
perlu menghitung berapa penghasilan yang seharusnya didapat, sehingga ketika
nominalnya kurang atau bahkan tidak dipenuhi sama sekali, mereka bisa mengambil
tindakan. "Kita nggak tahu majikannya seperti apa, jadi (TKI) harus rajin-rajin
melapor ke kantor perwakilan kita yang ada di sana," tutur Anjar.

Karena itu, Anjar menjelaskan bahwa TKI harus mendaftar lewat jalur yang legal
agar hak-haknya terjamin. Setiap kabupaten/kota yang mengirim tenaga kerja ke
luar negeri diwajibkan memasukkan data-data TKI ke dalam sistem komputerisasi
BNP2TKI. Perjanjian kerja juga harus diketahui oleh kantor perwakilan di negara
tujuan. "Perjanjian kerja harus disetujui kantor perwakilan, sehingga kalau ada
masalah bisa langsung dicek," lanjutnya.

Langkah antisipasi dengan memperhatikan dokumen secara cermat setidaknya bisa
mempermudah TKI. Jika sudah terlanjur mengajukan perkara ke ranah hukum,
kemungkinan tetap bisa terselesaikan, tetapi membutuhkan waktu lebih lama. "Kita
pasti sudah sampaikan langkah-langkah itu dari pelatihan-pelatihan yang ada,"
pungkasnya.

Page 57 of 156.