Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019
P. 57
Title PEMERINTAH IMBAU TKI TAK NEKAT KERJA DI TIMUR TENGAH
Media Name jawapos.com
Pub. Date 07 Agustus 2019
https://www.jawapos.com/nasional/07/08/2019/pemerintah-imbau-tki-tak-n ekat-kerja-
Page/URL
di-timur-tengah/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Rentetan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara-negara Timur Tengah
seperti tidak ada habisnya. Mulai dari tindak kekerasan, lemahnya jaminan
perlindungan, hingga gaji yang tak kunjung dibayar.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menghentikan dan melarang TKI yang
bekerja untuk perseorangan di 19 negara Timur Tengah. "Kami menengarai masih
banyak warga kita yang berangkat ke sana untuk bekerja," ucap Plh. Direktur
Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI/BHI)
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, saat ditemui di kantornya Selasa (6/8).
Ketika menyalahi peraturan tersebut, maka TKI yang nekat berangkat tidak
terlindungi hak-haknya. Karena, tidak memiliki kontrak kerja. Padahal, kontrak kerja
itu yang menjadi pelindung utama. Tercantum berbagai ketentuan dan hak yang
harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Baik pengguna jasa maupun TKI
tersebut.
Celah itu yang kemudian dimanfaatkan oknum pengguna jasa untuk menyodorkan
surat pernyataan tidak resmi. Cara tersebut dilakukan agar sang majikan terhindar
dari kewajiban membayar upah bulanan. Seperti yang terjadi di Arab Saudi. Dalam
pernyataan resmi, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah sukses
mencairkan gaji pekerja migrant Indonesia (PMI) atau TKI yang tidak dibayarkan
oleh pengguna jasa sebesar Rp 7,6 miliar.
Total, ada 105 orang TKI. Mayoritas, bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART).
Masa tunggakan gaji paling lama adalah 15 tahun. Konsul Jenderal (Konjen) RI
Jeddah Mohamad Hery menuturkan, tunggakan upah yang menumpuk membuat
majikan berusaha tidak memenuhi kewajibannya.
"Ada yang nyuruh pembantunya cap jempol atau tanda tangan. Padahal pembantu
tidak mengerti isinya. Ada pula yang melaporkan pekerjanya kabur, sehingga dia
tidak perlu bayar gajinya setelah pekerjanya itu dideportasi. Macam-macam. Tapi
tetap kami kejar dia sampai bayar," terang Hery.
Menurut Hery, para TKI yang melapor umumnya diberangkatkan dengan
Page 56 of 156.
