Page 145 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap Gubernur Kepri mau segera menemui
buruh yang demo. Menurutnya, apabila aksi demonstrasi buruh terus berlarut, maka
konsekuensinya adalah pada kondisi Kota Batam menjadi tidak kondusif.

"Tidak ada salahnya Gubernur menemui buruh dan mengakomodir sebagian kalau memang tidak
semua bisa direvisi atau dicabut," jelas Raden Hari Tjahyono.

Wakil Rakyat dari Dapil Kepri IV (Kota Batam) tersebut mengaku paham dengan kondisi sekarang
ini. Persoalan ini juga menjadi sesuatu yang dilematis bagi gubernur. Meskipun demikian, ia
yakin pasti ada jalan tengah atau win-win solutionnya.

"Itulah sebabnya, saya meminta Pak Gubernur untuk menjumpai saja dulu buruh agar demo ini
tidak berlarut-larut," tutup Raden Hari Tjahyono.

Sementara itu, Buruh Kepri yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kepri
menuntut beberapa hal kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Pertama meminta Gubernur
mencabut kasasi di Mahkamah Agung (MA) terkait UMP Tahun 2021 dan UMK Batam 2021, serta
mendesak Gubernur mengikuti putusan PTUN Tanjungpinang dan PTUN Medan.

Poin kedua adalah merevisi SK nomor 1373 tahun 2021 tentang UMK 2022. Para buruh juga
mendesak Gubernur untuk meletakan jabatannya, apabila tidak mampu melaksanakan asas-asa
umum Pemerintah.

Sebelumnya, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kepri, Dedi
Iskandar mengatakan, dari hasil audiensi atau pertemuan degan Gubernur. Ada beberapa hal
yang diminta, pertama adalah upah minimum tahun 2021 yang di terbitkan SK-nya oleh
Gubernur.

"SK ini yang kita gugat, dan kita menang di PTUN. Saat ini, Gubernur melalui Pemprov Kepri
melakukan kasasi. Kita minta ini dibatalkan, karena kita sudah menang di PTUN Tanjungpinang
dan Medan," ujarnya.

Menurut Dedi, terkait masalah ini, Gubernur akan mempertimbangkan untuk mencabut kasasi
tersebut," jelasnya.

Kemudian yang kedua, mengenai UMK TA 2022, Gubernur berjanji akan melakukan komunikasi
dan berdiskusi dengan Walikota Batam malam ini (tadi malam,red) terkait UMK ideal untuk Kota
Batam. Karena besok (hari ini,red) Gubernur akan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.
"Yang ketiga, kita minta ke Gubernur sebelum membuat kebijakan. poin-poin diatas harus
dituntaskan terlebih dahulu. Bahkan Gubernur berjanji tidak akan mengeluarkan SK UMK tahun
2022," tegasnya

144