Page 144 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021

UMK ideal untuk Kota Batam. Karena besok (hari ini,red) Gubernur akan melakukan perjalanan
dinas ke Jakarta

Ringkasan

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menolak untuk merevisi keputusan Upah Minimum (UMK) Kota
Batam Tahun 2022. Menurut Gubernur, UMK yang ditetapkan berdasarkan dari rekomendasi
Walikota Batam, Muhammad Rudi.
"Yang jelas, UMK Tahun 2022 yang sudah ditetapkan tidak mungkin direvisi untuk dinaikan.
Selain itu usulan dari Walikota Batam, keputusan yang kita buat sudah merujuk pada regulasi
tentang penetapan upah yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Pusat," ujar Gubernur Ansar,
Senin (13/12) di Tanjungpinang.

TOLAK REVISI, GUBKEPRI BERDALIH NILAI UMK BATAM REKOMENDASI
WALIKOTA

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menolak untuk merevisi keputusan Upah Minimum (UMK) Kota
Batam Tahun 2022. Menurut Gubernur, UMK yang ditetapkan berdasarkan dari rekomendasi
Walikota Batam, Muhammad Rudi.

"Yang jelas, UMK Tahun 2022 yang sudah ditetapkan tidak mungkin direvisi untuk dinaikan.
Selain itu usulan dari Walikota Batam, keputusan yang kita buat sudah merujuk pada regulasi
tentang penetapan upah yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Pusat," ujar Gubernur Ansar,
Senin (13/12) di Tanjungpinang.

Ditegaskan Gubernur, Undang-Undang Cipta Kerja yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 tentang pengupahan juga sudah jelas rumusan bagi Kepala Daerah dalam
menetapkan upah. Dalam hal ini, apabila ada Kepala Daerah (Gubernur,red) melewati
kewenangan yang sudah ditetapkan, maka ada sanksi yang diberikan.

Selain itu, Gubernur juga menegaskan, Pemprov Kepri tidak akan mencabut gugatan terkait
persoalan upah tahun 2021 yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung (MA). Ia berharap,
pihak buruh atau pekerja menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Untuk masalah di MA sedang berjalan, jadi sama-sama kita hormati prosesnya. Apapun hasilnya
nanti, masing-masing pihak terkait harus melaksanakannya," tegasnya lagi.

Disinggung mengani eskalasi demo yang terjadi di Kota Batam? Mengenai hal itu, Gubernur
mengatakan, demo buruh Batam adalah merupakan hal yang selalu terjadi. Baik itu sebelum
penetapan upah maupun setelahnya. Ditanya apakah tidak ada upaya untuk mencari jalan
tengah? "Saya sudah berupa untuk mengajak Walikota Batam bicara, namun tidak bisa ketemu.
Namun yang pasti, keputusan yang dibuat dasar hukumnya sudah jelas," tutup Gubernur.

Belum lama ini, Raden Hari Tjahyono, Wakil Ketua II DPRD Kepri berharap Gubernur Kepri
menemui dan mengakomodir suara buruh Batam. Menurutnya, perlu adanya kebijakan strategis
untuk menjaga situasi sosial politik di Kota Batam, Provinsi Kepri "Barisan buruh menuntut
Gubernur merevisi SK nomor 1373 tahun 2021 tentang UMK 2022. Demi menjaga kondusifitas
daerah, Gubernur perlu melakukan langkah strategis dan taktis," ujar Raden Hari Tjahyono.

143