Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021

Anwar mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang
Cipta Kerja, di mana JKP merupakan bagian di dalamnya, UU tersebut masih berlaku sampai
dilakukan perbaikan dalam dua tahun.

Dikatakan, salah satu tujuan JKP adalah menghadirkan negara dalam setiap persoalan
ketenagakerjaan, termasuk ketika ada warga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

JKP memberikan tiga manfaat utama kepada pekerja yaitu uang tunai yang akan diberikan
maksimal hingga enam bulan, pelatihan kerja untuk membantu penerima manfaat mendapatkan
pekerjaan kembali, dan akses informasi pasar kerja.

Khusus untuk informasi pasar kerja, Anwar mengatakan, akses itu diberikan agar penerima
manfaat JKP mendapatkan informasi yang aktual dan dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran
ke mana dia harus bekerja. Informasi pasar kerja yang diberikan tidak hanya untuk dalam negeri,
tapi juga luar negeri.

Untuk pelatihan kerja, tujuan pemerintah agar pemanfaat JKP dapat memenangi kompetisi untuk
mendapatkan pekerjaan. Meski demikian, dalam pelatihan itu juga akan diberikan bekal dan
arahan untuk menjadi tenaga kerja mandiri atau wirausaha

Sistem Siap Kerja

Sementara itu, untuk mendukung salah satu manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yaitu
akses informasi pasar, Kemenaker akan menyiapkan sistem Siap Kerja. "Kementerian
Ketenagakerjaan sudah mempersiapkan banyak hal termasuk persiapan untuk membangun
sistem yakni kita kenal dengan namanya Siap Kerja," kata Anwar.

Ia menjelaskan, dalam sistem itu akan diberikan informasi agar pemanfaat JKP bisa
mendapatkan gambaran untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan baru. Selain itu,
Kemnaker juga memiliki pengantar kerja atau petugas antar kerja yang akan menjadi konselor
dari pemanfaat JKP yang kehilangan pekejjaan.

Tidak hanya dari sisi teknis, kata Anwar, pemerintah juga sudah menyiapkan regulasi untuk
menjalankan JKP yang rencananya akan dimulai pada Februari 2022. Beberapa regulasi itu
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan yang merupakan turunan Undang Undang Cipta Kerja.

Dari PP tersebut telah diterbitkan aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan
Rekomposisi Iuran dalam Program JKP, Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemberian Manfaat JKP, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. 02/2021 tentang
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan
Akumulasi Iuran Program JKP.

Sekjen Kemnaker mengingatkan bahwa 2022 adalah tahun pertama berlakunya JKP, dengan
terdapat potensi kecanggungan ketika merespons beberapa isu yang bisa muncul "Semakin kita
siap, InsyaAllah kita akan bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya," tegas Anwar.

Dalam Peraturan Menaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP
dijelaskan bahwa manfaat uang tunai dibayarkan setiap bulan dengan maksimal enam bulan.
Tiga bulan pertama peserta mendapatkan bantuan 45 persen dari gaji yang dilaporkan dan tiga
bulan selanjutnya 25 persen dari upah dengan batas atas Rpsjuta. (B.43/-ant)"

36