Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021
P. 40
Ringkasan
Meski pemerintah telah membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Level 3, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo
Kumolo, menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap tak dibolehkan ajukan cuti dalam periode
Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kebijakan ini diambil untuk mencegah potensi penyebaran
Covid-19. Apalagi di tengah kekhawatiran akibat munculnya varian Omicron yang lebih menular.
PPKM LEVEL 3 BATAL, ASN TETAP DILARANG CUTI
Meski pemerintah telah membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Level 3, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo
Kumolo, menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap tak dibolehkan ajukan cuti dalam periode
Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kebijakan ini diambil untuk mencegah potensi penyebaran
Covid-19. Apalagi di tengah kekhawatiran akibat munculnya varian Omicron yang lebih menular.
"Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memang tidak lagi melarang masyarakat untuk
mengambil cuti Natal dan Tahun Baru. Namun, bagi ASN tetap dilarang mengambil cuti pada
Hari Raya Natal dan Tahun Baru atau Nataru," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (13/12).
Tjahjo menambahkan, meski PPKM Level 3 dibatalkan, namun ia tetap menginstruksikan seluruh
ASN untuk tidak bepergian ke luar daerah. Artinya, ASN tetap tidak boleh mengambil cuti dan
keluar daerah pada masa periode Hari Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Menurut Tjahjo,
larangan cuti bagi ASN ini sudah ditegaskan dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 26 Tahun
2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara selama Periode Hari Raya Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam
Masa Pandemi Covid-19.
"Dalam surat edaran itu dinyatakan ASN dilarang bepergian ke luar daerah selama periode Hari
Raya Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Larangan ini berlaku sejak 24 Desember 2021
hingga 2 Januari 2022," kata Tjahjo.
Tapi, lanjut Tjahjo, larangan tersebut tidak berlaku bagi ASN yang berada di area aglomerasi,
seperti Jabodetabek, Solo Raya, Bandung Raya, dan sebagainya. Tidak hanya itu, ASN yang
bepergian untuk tugas kedinasan, harus memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani minimal
Pejabat Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja.
"ASN yang dalam keadaan terpaksa juga diperbolehkan ke luar daerah, misalnya keluarga inti
sakit, meninggal dunia, atau lainnya. Namun, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat
pembina kepegawaian di instansinya. Larangan tersebut dikecualikan bagi ASN yang cuti
melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting bagi PNS, juga cuti melahirkan atau cuti
sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)" tuturnya.
Terkait karyawan swasta, beberapa hari lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mempersilahkan untuk karyawan swasta mengambil hak cutinya saat Nataru. Namun Menaker
mengimbau para pekerja tidak melakukan perjalanan. Sementara bagi pekerja yang memiliki
alasan mendesak untuk melakukan perjalanan, diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol
kesehatan.
"Kami mempersilahkan teman-teman pekerja atau buruh di sektor swasta untuk mengambil hak
cutinya, namun ingat harus tetap menerapkan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan
dengan air mengalir dan sabun atau handsantizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan
mengurangi mobilitas," ujar Ida dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (11/12).
39
