Page 50 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021

Ida menjelaskan apresiasi diberikan terhadap kinerja Dinas Ketenagakerjaan provinsi dalam
mengawal, baik itu memberikan pemahaman kepada pekerja atau buruh terkait UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota.

Apresiasi juga diberikan atas kinerja Dinas Ketenagakerjaan provinsi se-Indonesia dalam
memberikan sosialisasi perluasan kepesertaan Jaminan Sosial, yang mana juga akan
mengadakan program manfaat baru di tahun 2022 dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP), serta penyelesaian hubungan industrial baik di tingkat Bipartit maupun Tripartit yang
selaras dengan aturan UU yang berlaku.

"Saya paham kondisi di lapangan teman-teman memiliki dinamika dalam menjalankannya, tapi
atas keteguhan dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh teman-teman, kondisi hubungan
ketenagakerjaan yang terjadi selama ini tetap kondusif dan harmonis," ungkap Ida dalam
keterangan tertulis, Senin (13/12/2021).

Ida menerangkan sesuai dengan rencana strategis 9 Lompatan Besar dari Kemnaker, kinerja
yang dilakukan Ditjen PHI dan Jamsos masuk ke dalam poin keenam, yaitu Visi Baru Hubungan
Industrial dengan arah kebijakan kepada pengembangan hubungan industrial yang lebih
berkualitas dan adil, serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja
secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ida menegaskan Ditjen PHI dan Jamsos akan memberikan
suntikan Dana Dekonsentrasi yang diperuntukkan untuk Dinas Ketenagakerjaan di provinsi yang
dalam hal ini membidangi Hubungan Industrial dan Jamsos.

"Terkait dana dekonsentrasi ini, nantinya akan dijelaskan secara detail pada Rakernis ini, saya
harap dengan adanya dana dekonsentrasi ini bisa bermanfaat dalam penggunaannya menunjang
kinerja hubungan industrial yang harmonis di tingkat daerah," pungkasnya.

49