Page 59 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021

TUNTUTAN BURUH SOAL UPAH UMK BATAM TAK ADA KESEPAKATAN

Keputusaan upah minimum (UMK) Kota Batam pada di Tahun 2022 menjadi munculnya reaksi
di kalangan buruh batam yang tidak sesuai hasil yang di putuskan.

Pada hari Senin, 13/12 hari ini buruh demo di depan Samsat Batam centre tempat perwakilan
kantor gubernu, dalam menuntut pemerintah membatalkan besarnya kenaikan UMK yang tidak
sesuai keinginan piha buruk.

Lebih lanjut buruh mengadakan gelar aksi demo secara damai di sejumlah daerah Provinsi Kepri.
Sekretaris Daerah Kepri Provinsi Kepri, Ir. Lamidi mengatakan, jika penetapan UMK tersebut
sudah sesuai usulan Walikota Batam, Muhamad Rudy, sebelum akhirnya di putuskan.

“Berdasarkan hasil usulan yang di keluarkan oleh provinsi soal surat keputusan (SK) UMK 2022,”
kata Lamidi, pada hari Jumat yang lalu (10/12).

Bobby Joseph Ditangkap Polisi Dengan BB 0,49 Gram Shabu Dirinya juga menjelaskan, kenaikan
UMK 2022 mendatang kota Batam sebesar 0,85 persen lebih tinggi di bandingkan enam daerah
lain di provinsi kepri.perlu di ketahui gubernur Kepri telah menerbitkan SK kenaikan UMK Batam
menjadi Rp 4.186.359 pada 1 Desember lalu.

Usulan UMK Batam dari walikota, selanjutnya berapa usulan kami telah berikan SK.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan bahwa putusan gubernur
Kepri pada hari Rabu, (1/12) yang lalu. Sudah di pertimbangkan segela aspek komprehensif dan
kepentingan berbgai pihak.

“Jadi ada dua aspek yang substansi dalam perubahan yang penuh pertimbangan,” tambahnya.

Ruko dan Lahan Yang Dikuasai Ormas Disegel Oleh Polres Metro Jakarta Pusat Amsakar menilai
setidaknya ada 2 aspek substansial yang di pertimbangkan sebelum di tetapkan UMK tersebut.

Yaitu aspek pertimbangan bagi pekerja itu sendiri dan yang kedua aspek dari ke berlangsungan
usaha para pengusaha.

“Selanjutnya dari dua aspek itu seduh semuanya ada titik tengah yang telah di ambil melalui
musyawarah bersama untuk dapat menyatukan dua hal ini,” katanya.

Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan regulasi dengan menjamin parameter untuk
menetapkan UMK. pihaknya menilai proses penetapan UMK sudah terdefinisi dengan baik.
Bahkan secara hitungan penetapan juga melaui inflasi suatu daerah dengan besaran ke butuhan
hidup layak.

“Penetapan itu menuai kritikan dari aliansi buruh se-Kepri mereka meminta Gubernur Kepri Ansar
Ahmad mencabut putusan SK serta menetapkan UMK 2021 yang kini masih dalam polemik
kasasi,” terangnya.

Ikuti Jejak Suami Menjual Narkoba, Seorang Wanita Mendekam Di Polsek Pulogadung Polres
Jakarta Timur Sementara Ketua DPC FSP LEM SPSI kota Batam, Surya sastra menyampaikan bila
para buruh menolak penetapan upah tersebut Bahkan belakangan hari ini buruh menggelar akasi
unjuk rasa lebih besar.

“Sedangkan kami akan turun lagi sampai gubernur mendengar jeritan buruh. Selanjutnya dari
kamarin itu belum ada kesepakatan titik temu soal UMK,” tutupnya. (Jefri Batam)

58