Page 65 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021

Larangan ini berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Namun demikian, larangan
itu tidak berlaku bagi ASN yang berada di area aglomerasi, seperti Jabodetabek, Solo Raya,
Bandung Raya, dan sebagainya.

ASN yang bepergian untuk tugas kedinasan, harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani
minimal Pejabat Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

ASN yang dalam keadaan terpaksa juga diperbolehkan ke luar daerah, misalnya keluarga inti
sakit atau meninggal dunia. Dengan syarat, harus mengantongi izin tertulis dari pejabat pembina
kepegawaian di instansinya.

Larangan tersebut dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan
penting bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan ini saling melengkapi aturan yang telah diterbitkan sebelumnya, yakni SE Menteri
PANRB No. 13/2021 tentang Pembatasan Bepergian Keluar Daerah dan/atau cuti bagi pegawai
aparatur sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).

Dalam SE itu, angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a menyebutkan larangan cuti serta bepergian
ke luar kota pada hari kerja lainnya di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik
sebelum maupun sesudah. Ia mengingatkan kepada para ASN harus turut membantu dalam
menekan penyebaran Covid-19.

"ASN harus tegak lurus terhadap instruksi, juga harus menjadi contoh penerapan protokol
kesehatan," pungkasnya.

Berbeda hal dengan karyawan swasta, justru diperbolehkan untuk mengambil hak cutinya saat
Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga
menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB.

Namun, Menaker Ida Fauziyah baru-baru ini mengimbau para pekerja tidak melakukan
perjalanan. Sementara bagi pekerja yang memiliki alasan mendesak untuk melakukan
perjalanan, diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

.

64