Page 68 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021
P. 68
3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang
membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan
pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19
5. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri,
Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau
BUMD.
6. Maksimal dua NIK dalam satu KK yang menjadi penerima Kartu Prakerja Anggaran Kartu
Prakerja 2022 Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio
Kacaribu, menyampaikan Kartu Prakerja masih dilanjutkan tahun 2022.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk program tersebut.
"Seringkali para pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan kompetensi yang
diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja." "Untuk
menjembatani ini pemerintah berupaya memberikan keterampilan bagi angkatan kerja kita
sehingga labor market akan menjadi lebih sehat dan lebih fleksibel," ujarnya dalam Webinar
bersama KataData Diseminasi Hasil Studi Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja, Rabu
(1/12/2021), dikutip dari laman Kementerian Keuangan.
(Tribunnews.com/Nuryanti) Berita lain terkait Kartu Prakerja.
67
