Page 90 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2021
P. 90
TIGA MANFAAT JKP DI BPJS KETENAGAKERJAAN, BERLAKU 2022: BURUH DI-PHK
LANGSUNG DAPAT UANG TUNAI HINGGA PELATIHAN KERJA
JAKARTA, - Skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan jadi program tambahan BPJS
Ketenagakerjaan pada 2022. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan aturan
mengenai JKP telah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program JKP.
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyebut ada tiga manfaat yang diterima pekerja
atau buruh yang terkena PHK dalam program JKP. Ketiga manfaat tersebut yaitu uang tunai,
akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
1. Jika buruh kena PHK langsung dapat uang tunai. Ia menyebutkan manfaat pertama program
JKP dalam bentuk uang tunai bertujuan membantu pekerja atau buruh saat tak memperoleh
penghasilan setelah kehilangan pekerjaan. "Saat tak menerima penghasilan, pekerja atau
buruh akan menghadapi persoalan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kita hitung
berapa cash benefit yang diberikan, agar saat pekerja atau buruh ada bantalan sosial yang
dijadikan sebagai landasan agar kalau jatuh tak terlalu sakit," ujar Anwar melalui siaran
persnya, Senin (13/12/2021).
2. Informasi pasar kerja dan bimbinga jabatan Manfaat kedua JKP yaitu akses informasi pasar
kerja yang diberikan dalam bentuk dua layanan. Pertama, layanan informasi pasar kerja
yang disediakan oleh Ditjen Binapenta berupa kanal informasi pasar kerja dalam negeri
maupun pasar kerja luar negeri. "Hal ini sangat penting, ketika pekerja atau buruh
kehilangan pekerjaan, dia tetap akan mencari di mana tempat kerja berikutnya," ujar Anwar.
Kedua, ada manfaat informasi pasar kerja berupa layanan bimbingan jabatan. Layanan ini
dinilai sangat penting karena peran konselor karir sangat dibutuhkan.
3. Pelatihan kerja Manfaat ketiga JKP yaitu pelatihan kerja. Hal tersebut dinilai penting bagi
pencari kerja agar memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk memenangkan kompetisi
dengan pencari kerja lain. Arah pelatihan dalam layanan bimbingan jabatan tidak seluruhnya
ditujukan untuk menjadi pekerja kembali, melainkan juga diarahkan menjadi Tenaga Kerja
Mandiri (TKM) atau wirausaha. "Artinya kita harus mengedepankan pengertian agar program
pemerintah terkait JKP ini dapat benar-benar kita laksanakan. Karena semangat JKP saat
pembahasaan terkait UU Cipta Kerja, ingin menghadirkan negara dalam setiap persoalan
ketenegakerjaan ketika seseorang kehilangan pekerjaan. Atau mereka ter-PHK, negara tetap
hadir," tutur Anwar.
(Penulis Ade Miranti Karunia | Editor Yoga Sukmana).
89

