Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019

Title RIDWAN KAMIL TETAPKAN UMK JAWA BARAT 2020
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://mediaindonesia.com/read/detail/275118-ridwan-kamil-tetapkan-um k-jawa-barat-
Page/URL
2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

PEMPROV Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, tertanggal 1 Desember 2019. Kepgub ini juga
mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat
Nomor 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 tentang Pelaksanaan Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, menyebutkan
penetapan Keputusan Gubernur yang berisi sembilan poin ketetapan ini berisi
keberpihakan Pemprov Jabar terhadap seluruh eksponen masyarakat. Baik terhadap
pengusaha maupun pekerja di sektor umum maupun padat karya.

"Pada salah satu poinnya, terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri
padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan
kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans
Provinsi Jabar," kata Eni Rohyani di Bandung, Minggu (1/12/2019).

Eni menyebutkan UMK Kabupaten/Kota dengan besaran yang tercantum pada
Kepgub, mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Mochamad
Ade Afriandi mengatakan semua UMK sudah sesuai pertimbangan Dewan
Pengupahan.

"Semua tuntutan (serikat) juga masuk bahasan dalam pleno. Dan akhirnya Dewan
Pengupahan mengacu pada rekomendasi bupati/wali kota menggunakan acuan
surat edaran menteri (ketenagakerjaan)," kata Ade.

Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP)
2020 naik 8,51 persen mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Page 106 of 116.