Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019

Namun, kata dia, masih ada salah satu poin dalam SK UMK 2020 yang membuat
buruh kecewa. Buruh pun, mendesak gubernur Jabar untuk menghapus diktum ke-7
poin d yang di dalamnya menyebut penangguhan upah bisa melalui perundingan
bipartit dan disahkan Disnaker Jabar. "Kami minta gubernur menghapus poin itu.
Karena tidak berpihak kepada buruh," kata Roy.

Roy menjelaskan, dalam undang-undang baik pasal 90 ayat 2 dan 3 Kepmen 31
penangguhan itu semuanya harus persetujuan Gubernur tidak boleh ada
persetujuan lain. Jadi, diktum ke 7 itu perlakuan diskriminasi dari yang namanya SK
tersebut. Yakni, dipisahkan antara buruh yang padat karya dan tidak padat karya.
"Inilah yang membuat kita untuk meminta kepada Gubernur agar diktum huruf d ini
dihapuskan dalam SK," katanya.

Dia menyebut hal ini akan berbahaya. Karena bagaimanapun ketika diberikan ruang
kepada perusahaan untuk tidak melakukan penangguhan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, maka upah itu tidak akan naik. Karena, hal ini diserahkan
bipartit pekerja dengan perusahanya secara langsung. "Dan ini bahaya karena disitu
kalimatnya adalah termasuk perusahaan industri Padat Karya, berarti ada
perusahaan lain yang diperbolehkan juga dalam hal itu," katanya.

Sehingga, kata dia, ini sangat ditolak buruh karena persoalan ini sebenarnya cukup
dibahas di LKS tripartit Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan Ketuanya Gubernur
Jabar. "Tapi, nampaknya ini tidak dibahas dulu sehingga ini tergesa-gesa keluarnya.
Sehingga redaksinya, mungkin ada yang meminta gitu mungkin ada yang meminta
ini harus masuk tetapi ini bertentangan dengan undang-undang 13 tahun 2003 dan
kepmen 231 tadi," paparnya.

Tuntutan kedua, kata dia, ia minta kepada gubernur karena ini nanti SK sudah
keluar maka seperti tahun lalu, setelah UMK keluar seharusnya ada perundingan
UMSK. "Ini kita minta gubernur Jabar dan kabupaten/kota untuk segera rundingkan
UMSK masing-masing serta mendapat persetujuan gubernur," katanya.

Tuntutan ketiga, kata dia, adalah mengenai penolakan PP 78 itu yang sudah lama.
Bahkan, setiap tahun buruh suarakan. Orator lainnya, Ketua Aliansi Buruh Jabar
Asep Sudrajat menegaskan aksi unjuk rasa kali ini juga menuntut Gubernur Jabar
untuk mengeluarkan surat edaran untuk bupati/wali kota memfasilitasi perundingan
UMSK 2020.

"Buruh tetap mogok untuk besok (3) sampai tanggal 6. Tapi mereka akan berjuang
di daerahnya masing-masing memperjuangkan UMSK. Kita minta gubernur
mengeluarkan surat edaran untuk memfasilitas perundingan UMSK," paparnya.

Buruh mengisi aksinya dengan berorasi dan bernyanyi. Mereka, terus mengulang-
ulang lagu "Entah apa yang merasukimu". Bahkan, walaupun sempat diguyur hujan
mereka tetap bertahan.

Page 115 of 116.