Page 257 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 257
Terlebih lagi kabarnya akan ada revisi ketiga untuk besaran UMP 2022.
Informasi tersebut diketahui langsung dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan
Energi (Disnakertransgi), Andri Yansyah.
"Saya kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi," ujar Pandapotan
dalam acara laporan akhir tahun Fraksi PDI Perjuangan di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa
(21/12/2021).
Dia juga menganggap jika benar adanya revisi ketiga untuk besaran UMP 2022 kemungkinan
kondisi hubungan antara buruh dan pengusaha semakin keruh karena aturan yang berubah-
ubah.
"Jadi tidak ada kepastian hukum. Jadi saya pikir Anies ini mau menciptakan kegaduhan terhadap
rakyatnya. Kenapa begitu, karena itu akan menciptakan suasana tidak kondusif antara
pengusaha dengan buruh," ungkapnya.
Sebab, tak semua pengusaha mampu mengikuti kenaikan UMP 5,1 persen atau senilai Rp
225.667.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: PDIP Ungkap Rencana Baru Anies soal UMP,
Bakal Gaduh "Tapi bagaimana dengan pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar Pergub ini kan
buat semua tenaga kerja," tutur dia.
Diketahui, Gubernur Anies Baswedan awalnya menetapkan kenaikan UMP 0,85 persen atau Rp
37.749.
Kenaikan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang
Pengupahan.
Anies kemudian melayangkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan dan menaikkan UMP 5,1
persen atau Rp 225.667.
256
