Page 286 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 286
"Kebijakan ini jelas bermasalah, kontraproduktif karena persoalannya kebijakan itu sudah
ditetapkan sebelumnya melalui tiga pihak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021," kata Trubus
kepada Kompas.com, Rabu (22/12/2021).
"Jadi karena sudah ditetapkan maka, kalau misalnya melakukan revisi sendiri itu jelas melanggar
aturan," lanjut dia.
Dalam rapat tersebut sudah disepakati bahwa kenaikan UMP sebesar 0,8 persen atau sekitar Rp
37.000.
"Itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Kalau kemudian sekarang berubah dengan kenaikan
5,1 (persen) ini, memang menyebabkan memang jadi carut marut," ujarnya.
Pasalnya, Trubus berpandangan, jika Anies ingin mengakomodir keinginan para buruh
seharusnya dari penetapan awal Pemprov DKI Jakarta mencari jalan tengah keadilannya.
Tetapi persoalannya pada saat itu Pemprov DKI saat diusulkan para buruh itu kan dijelaskan
yang diusulkan 300.000 usulannya," ungkapnya.
"Kalau di bawah 300.000 harusnya Pemprov DKI memotong 50 persen jadi tidak terlalu jauh.
Tapi yang terjadi kan 0,8 persen jadi ini yang menyebabkan munculnya rasa ketidak adilan,"
ucap dia.
285
