Page 285 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Judul Anies Revisi UMP Jadi 5,1 Persen, Pengamat: Kebijakan Ini Bermasalah
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/22/13495571/anies-
revisi-ump-jadi-51-persen-pengamat-kebijakan-ini-bermasalah
Jurnalis Sania Mashabi
Tanggal 2021-12-22 13:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Kebijakan ini
jelas bermasalah, kontraproduktif karena persoalannya kebijakan itu sudah ditetapkan
sebelumnya melalui tiga pihak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021

negative - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Jadi karena
sudah ditetapkan maka, kalau misalnya melakukan revisi sendiri itu jelas melanggar aturan

negative - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Itu sudah
menjadi kesepakatan bersama. Kalau kemudian sekarang berubah dengan kenaikan 5,1 (persen)
ini, memang menyebabkan memang jadi carut marut

Ringkasan

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai revisi upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta sebesar 5,1 persen bermasalah. Sebab, kata dia, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan sudah menetapkan UMP sebesar 0,8 persen sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. "Kebijakan ini jelas bermasalah, kontraproduktif karena
persoalannya kebijakan itu sudah ditetapkan sebelumnya melalui tiga pihak sesuai dengan PP
Nomor 36 Tahun 2021," kata Trubus kepada Kompas.com, Rabu (22/12/2021).

ANIES REVISI UMP JADI 5,1 PERSEN, PENGAMAT: KEBIJAKAN INI BERMASALAH

JAKARTA, - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai revisi upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 5,1 persen bermasalah.
Sebab, kata dia, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menetapkan UMP
sebesar 0,8 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

284