Page 280 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 280

menjalankan  kaidah-kaidah  korporasi  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  19  tahun  2003
              tentang  Badang  Usaha  Milik  Negara,  Pertamina  juga  harus  menjalankan  fungsi  pelayanan
              masyarakat, sebagaimana ditugaskan oleh Pemerintah.

              Pertamina dinilai cukup beruntung karena tidak mengalami kerugian terlalu dalam saat terjadi
              oil shock pada tahun 2020 lalu. Dan kini, ketika harga crude oil fuktuatif dan cenderung tinggi,
              Pertamina disebut Sugeng juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tak hanya itu, Sugeng
              juga  menilai  bahwa  Pertamina  saat  ini  juga  menghadapi  tantangan  untuk  dapat  turut
              merumuskan strategi dan implementasi bagi tercapainya bauran energi nasional dengan EBT
              mencapai 23 persen di tahun 2025, seperti dicanangkan Pemerintah.



              RENCANA AKSI FSPPB, KETUA KOMISI VII: UTAMAKAN KEPENTINGAN
              MASYARAKAT

              - Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto meminta semua pihak untuk bijak dan mengutamakan
              kepentingan  masyarakat,  dalam  menyikapi  permasalahan  antara  Forum  Serikat  Pekerja
              Pertamina Bersatu (FSPPB) dan pimpinan Pertamina.

              "Harus  utamakan  kepentingan  masyarakat.  Jangan  sampai  masyarakat  yang  jadi  korban.
              Jalankan komunikasi dan musyawarah yang intens antar pihak. Pasti ada solusi," tegas Sugeng
              dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (21/12).

              Sugeng menambahkan, semua pihak memang harus menahan diri. Pasalnya, Pertamina adalah
              BUMN strategis yang bertanggung jawab untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Selain
              harus menjalankan kaidah-kaidah korporasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2003
              tentang  Badang  Usaha  Milik  Negara,  imbuhnya,  Pertamina  juga  harus  menjalankan  fungsi
              pelayanan masyarakat, sebagaimana ditugaskan oleh Pemerintah.

              "Terlebih, Pertamina kini sedang menjalankan konsolidasi struktural dan juga kultural tentunya,
              dengan sistem tata kelola yang baru dengan Pertamina holding. Ini memerlukan kecermatan dan
              komitmen semua pihak," tutur Sugeng.

              Selain itu, Pertamina sebagai badan usaha migas juga tak lepas dari kondisi ekonomi global
              akibat ovid-19. "Sunggung beruntung ketika terjadi oil shock, kerugian Pertamina tidak terlalu
              dalam pada 2020 lalu. Dan kini, ketika harga crude oil fuktuatif dan cenderung tinggi, Pertamina
              juga menghadapi tantangan yang tidak mudah," lanjut Sugeng.

              "Makanya, semua pihak harus menahan diri, bijak, rasional, tidak saling ego menang sendiri.
              Jangan korbankan kepentingan rakyat," tegasnya.

              Tidak hanya itu. Menurut Sugeng, Pertamina saat ini juga menghadapi tantangan. Tantangan
              Pertamina  adalah,  bagaimana  turut  merumuskan  strategi  dan  implementasi  bagi tercapainya
              bauran energi nasional dengan EBT mencapai 23 persen di tahun 2025, seperti dicanangkan
              Pemerintah.

              "Isu global warming, decarbonisasi, dan transisi energi ke energi terbarukan, mengharuskan
              Pertamina mengubah orientasi dan strategi harus dijalankan," pungkasnya.

              Mengenai  rencana  aksi  pada  29  Desember  2021  dan  7  Januari  2022,  sebelumnya  sudah
              disampaikan  FSPPB.  FSPPB  sudah  melayangkan  Surat  Disharmonisasi  Hubungan  Industrial
              Pertamina kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri BUMN Erick Thohir, Jumat
              (10/12).



                                                           279
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285