Page 276 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 276
Judul Apa Berani? Gara-gara Revisi UMP, Anies Berpotensi Diberhentikan? Ini
Alasannya
Nama Media manadopost.jawapos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/22/12/2021/apa-
berani-gara-gara-revisi-ump-anies-berpotensi-diberhentikan-ini-
alasannya/
Jurnalis Grand Regar (ukw: 17399)
Tanggal 2021-12-22 14:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kemnaker siap hadir untuk
memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum DKI, karena
unsur pembinaannya yang kita kedepankan
positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Sikap kami adalah penetapan
upah minimum harus tetap mengacu pada PP 36/2021 tentang Pengupahan
negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Upah minimum itu
penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak. Upah itu memang hak pekerja tapi juga harus
diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Terkait upah, memang leading
sectornya Kemnaker, tapi penetapan itu harus bicara kewenangan dan dalam hal ini ditetapkan
kepala daerah. Jadi kalau tidak ikuti regulasi yang ada, referensi kita Undang-Undang (UU)
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kalau bicara soal upah minimum
itu merupakan program strategis nasional yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh kita semua
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Dalam hal ini yang membina
para kepala daerah di UU 23/2014 itu kan Kemendagri, kita harus sinergi dan komunikasi juga
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengisyaratkan sanksi terhadap Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan setelah merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 ada
di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang dipimpin Tito Karnavian. Diketahui Anies
merevisi sendiri besaran UMP dari yang sebelumnya Rp37 ribu menjadi Rp225 ribu. Padahal,
275
