Page 277 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 277
penetapan UMP 2022 seharusnya mengikuti formula yang ada di Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
APA BERANI? GARA-GARA REVISI UMP, ANIES BERPOTENSI DIBERHENTIKAN? INI
ALASANNYA
MANADOPOST.ID-Apa Berani? Gara-gara Revisi UMP, Anies Berpotensi Diberhentikan? Ini
Alasannya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengisyaratkan sanksi terhadap Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan setelah merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 ada
di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang dipimpin Tito Karnavian.
Diketahui Anies merevisi sendiri besaran UMP dari yang sebelumnya Rp37 ribu menjadi Rp225
ribu. Padahal, penetapan UMP 2022 seharusnya mengikuti formula yang ada di Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menyayangkan revisi UMP yang dilakukan
Anies, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Namun, ia mengaku akan memediasi
setiap pihak yang berselisih, yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja atau buruh. Ia
juga akan berkoordinasi dengan Kemdagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
“Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan,” ucap Chairul dalam
keterangan resmi, Selasa (21/12) dilansir dari CNN Indonesia.
“Sikap kami adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP 36/2021 tentang
Pengupahan,” tegas Chairul.
Selain itu, penetapan juga harus melewati musyawarah tripatrit antara pemerintah, pengusaha,
dan serikat pekerja. “Upah minimum itu penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak. Upah itu
memang hak pekerja tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha,”
katanya.
Padahal sebelumnya, Chairul memberi sinyal revisi UMP tidak serta merta salah bila merujuk PP
36/2021. Sebab, menurut PP, pemerintah pusat memang memberi pedoman formula
perhitungan besaran UMP kepada kepala daerah. Tetapi, keputusan dan penetapan akhir
sebenarnya ada di kepala daerah.
“Terkait upah, memang leading sectornya Kemnaker, tapi penetapan itu harus bicara
kewenangan dan dalam hal ini ditetapkan kepala daerah. Jadi kalau tidak ikuti regulasi yang ada,
referensi kita Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” imbuh
dia.
Berdasarkan Pasal 68 UU 23/2014, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak
melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis
oleh menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
Sanksi ini berupa teguran tertulis sampai dua kali berturut-turut. Bila kepala daerah tetap tidak
melaksanakan, maka bisa diberhentikan sementara selama tiga bulan. Namun, jika setelah
pemberhentian sementara tetap tidak dilakukan, maka bisa diberhentikan secara permanen.
276
