Page 274 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Judul Kemenaker Sebut Langkah Anies Baswedan soal UMP Tak Sesuai PP,
Timbulkan Polemik
Nama Media nkriku.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nkriku.com/kemenaker-sebut-langkah-anies-baswedan-soal-
ump-tak-sesuai-pp-timbulkan-polemik/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-22 14:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Chairul Fadhly (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kemenaker siap hadir untuk
memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
unsur pembinaannya yang kita kedepankan

neutral - Chairul Fadhly (Kepala Biro Humas Kemenaker) Sikap kita adalah penetapan Upah
Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mengingatkan bahwa penetapan penetapan
upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat,
seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut merespons langkah Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besar kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI.

KEMENAKER SEBUT LANGKAH ANIES BASWEDAN SOAL UMP TAK SESUAI PP,
TIMBULKAN POLEMIK

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mengingatkan bahwa penetapan
penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut merespons langkah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besar kenaikan upah minimum provinsi
atau UMP DKI.

Kemenaker pun siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta
Tahun 2022. Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly menyatakan pihaknya telah
berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan
kebijakan.

273