Page 278 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 278
“Kalau bicara soal upah minimum itu merupakan program strategis nasional yang wajib dipatuhi
dan dilaksanakan oleh kita semua,” terang dia.
Kendati begitu, Chairul belum secara tegas menilai Anies bisa dikenakan sanksi tersebut.
Pasalnya, kementerian tentu perlu berkoordinasi dengan kementerian teknis lain. “Dalam hal ini
yang membina para kepala daerah di UU 23/2014 itu kan Kemendagri, kita harus sinergi dan
komunikasi juga,” tutupnya.
Sekadar mengingatkan, Anies sudah menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 cuma naik Rp37.749
atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935. Namun, tiba-tiba ia merevisinya, yakni naik Rp225.667
atau 5,1 persen menjadi Rp4.641.854.
Anies beralasan revisi besaran UMP dilakukan karena mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan
ekonomi dari Bank Indonesia (BI) sebesar 4,7 persen sampai 5,5 persen dan inflasi di 2 persen
hingga 3 persen pada 2022.(cnn)
277
