Page 391 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Judul Bappenas Dukung Kebijakan Anies Naikkan UMP DKI 5,1%
Nama Media suara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/12/22/100350/bappenas-dukung-
kebijakan-anies-naikkan-ump-dki-51
Jurnalis Iwan Supriyatna
Tanggal 2021-12-22 10:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Itu artinya
memberikan bantalan pertumbuhan consumption setidak-tidaknya 5,2 persen. Jadi kalau 56
persen saja dari GDP kita itu adalah consumption kenaikan itu saja 2,3 persen sudah ada di
tangan. Apalagi PPN akan naik 1 persen, ini saya kira perlu dipikirkan

neutral - Surhaso (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Itu artinya memberikan
bantalan pertumbuhan consumption setidak-tidaknya 5,2 persen. Jadi kalau 56 persen saja dari
GDP kita itu adalah consumption kenaikan itu saja 2,3 persen sudah ada di tangan. Apalagi PPN
akan naik 1 persen, ini saya kira perlu dipikirkan

neutral - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Saya sangat respect
dengan beliau, beliau mengatakan kepada saya enggak mungkin Pak Harso kenaikan UMR itu,
UMP itu cuma 1 persen, enggak mungkin, rumusnya itu memang seperti itu berdasarkan PP dan
sebagainya, tapi itu memang enggak mungkin

neutral - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Saya menaruh
harapan perbankan bisa melakukan dakwah pembangunan seperti ini kepada pengusaha bahwa
ini perlu karena ini resiprokal, akan membalik kok, Akhirnya produk-produk itu akan bertambah,
akan menggerakkan demand

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Ini bukan cuma mengganggu rasa keadilan,
tetapi seakan ada ketidakwajaran. Dimana saat kondisi ekonomi meningkat, tetapi kenaikan UMP
malah menurun

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Apakah masuk akal dan wajar untuk
memaksakan UMP hanya naik 0,8% seperti aturan baru di Kemenaker

390