Page 56 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 56
PERKEBUNAN SAWIT BEBAS PEKERJA ANAK
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencanangkan 204 perusahaan termasuk
perkebunan sawit di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah, Jambi, dan Riau, sudah terbebas dari pekerja anak.
"Peran aktif pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, serikat
pekerja/buruh, serta seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan
generasi penerus bangsa berkualitas," ujar Ida, Rabu (22/12).
Permasalahan pekerja anak memerlukan berbagai cara dan strategi agar semua kepentingan
terbaik untuk anak tidak terabaikan. Dalam penanganan pekerja anak perlu keterlibatan semua
pihak sebagai upaya memberikan kesempatan anak-anak mendapatkan haknya.
"Dengan demikian, diharapkan kelak mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa
yang kuat dan berkualitas baik fisik, mental, sosial, dan intelektual," jelas Ida.
Saat ini, sektor perkebunan sawit diterpa isu keterlibatan pekerja di bawah umur yang
memerlukan upaya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan
berkomitmen mendukung Indonesia terbebas dari pekerja anak. Kemenaker fokus di tujuh
provinsi, yakni Sumatera Utara.
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Riau.
Hal itu karena menurut data dari BPS tahun 2020, provinsi-provinsi tersebut memiliki perkebunan
sawit relatif paling luas.
"Satu hal yang terus dikembangkan, bagaimana berkolaborasi dan bersinergi dengan pelaku
usaha atau dunia usaha untuk bersama-sama menghapus pekerja anak," papar Ida.
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang menyatakan, Kemenaker me-review
peraturan ketenagakerjaan terkait pengawasan dari pelaksanaan K3 dan jaminan sosial tenaga
kerja pada usaha perkebunan sawit guna menyukseskan Indonesia terbebas dari pekerja anak.
"Ini untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen menghapus
pekerja anak dengan mendorong pemda dan pelaku usaha aktif terlibat dalam penghapusan
pekerja anak," kata Haiyani. (ark)
55