Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 51
Judul Buruh Duduki Kursi Empuk Gubernur Banten Wahidin
Nama Media Pos Kota
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg9
Jurnalis BI
Tanggal 2021-12-23 05:44:00
Ukuran 165x224mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 41.250.000
News Value Rp 206.250.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ribuan buruh di Banten kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Banten Wahidin
Halim (WH) merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Dalam aksi tersebut, buruh
sempat masuk ke ruangan kerja, bahkan duduk di kursi 'empuk' yang sehari-hari digunakan
gubernur. Aksi tuntutan yang semula sudah meredam itu kembali mencuat setelah Gubernur
DKI Jakarta Anis Baswedan merevisi kenaikan UMP sebesar 5,1 persen atau Rp225 ribu lebih.
BURUH DUDUKI KURSI EMPUK GUBERNUR BANTEN WAHIDIN
Ribuan buruh di Banten kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Banten Wahidin
Halim (WH) merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Dalam aksi tersebut, buruh
sempat masuk ke ruangan kerja, bahkan duduk di kursi 'empuk' yang sehari-haridigunakan
gubernur.
Aksi tuntutan yang semula sudah meredam itu kembali mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta
Anis Baswedan merevisi kenaikan UMP sebesar 5,1 persen atau Rp225 ribu lebih. Dalam aksinya,
masaa buruh menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim merevisi UMP dan UMK yang telah
ditetapkan.
"Kita ingin UMP naik, masa Jakarta naik, Banten enggak bisa," kata salah satu orator di mobil
komando, Rabu (22/12).
Buruh yang berasal dari berbagai serikat buruh itu datang pada pukul 14:00 WIB memblokir
empat lajur jalan di depan kantor Gubernur Banten hingga saat ini pukul 16:30 WIB. Akibat aksi
tersebut, petugas kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi demonstrasi mengalihkan arus lalu
lintas ke Jalan Pan-deglang-Serang, karena Jalan Syekh Nawawi lumpuh diblokir masa buruh.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten, Intan Indria Dewi, mengatakan seharusnya
Gubernur Banten lebih melihat pada aspek kemanusiaan. Jangan berpatokan pada PP No
36/2021.
50