Page 46 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 46

Pihak  KJRI  Johor  Bahru  belum  bersedia  merinci  jadwal  pemulangan  enam  jenazah  tersebut.
              "Pemulangan diharapkan dapat dilaksanakan dalam
              minggu ini," kata Andita secara singkat melalui pesan tertulis saat dihubungi dari Batam.

              Tenggelamnya perahu PMI di perairan Johor terjadi pada 15 Desember 2021 dini hari. Perahu
              fiber dengan mesin bertenaga 800 tenaga kuda itu diketahui mengangkut sekitar 50 PMI tanpa
              dokumen.

              Mereka diselundupkan dari salah satu pelabuhan tidak resmi di Tanjung Uban, Pulau Bintan,
              Kepulauan  Riau.  Naas,  ombak  tinggi  akibat  cuaca  buruk  menggulung  perahu  itu  di  perairan
              Tanjung Balau, Johor.

              Hingga  22  Desember,  PMI  yang  tewas  dalam  kecelakaan  itu  21  orang.  Sebanyak  13  orang
              selamat dan 16 orang lainnya belum ditemukan.
              Pencegahan

              Dalam  catatan  Kompas,  Batam  dan  Bintan  di  Kepulauan  Riau  sering  digunakan  untuk
              menyeberangkan PMI tanpa dokumen kerja resmi ke Malaysia. Pada 20 September 2020, enam
              orang yang menyeberang dari Bintan tewas setelah perahu berpenumpang 15 orang karam di
              perairan Bandar Penawar, Malaysia.

              Pada  Kamis  (16/12),  Kepala  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI)  Benny
              Rhamdani  menyatakan  bakal  membentuk  tim  khusus  untuk  menginvestigasi  menyeluruh
              tenggelamnya kapal PMI di perairan Johor.

              "Ini  adalah  tragedi  kemanusiaan.  Ini  adalah  kejahatan  kemanusiaan,"  kata  Benny  dalam
              konferensi pers yang diselenggarakan secara daring

              Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Mataram, 132 orang dari 169 PMI yang
              meninggal periode 2020-2021 berangkat tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, pencegahan
              PMI nonprosedu-ral kini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi NTB, kabupaten/kota,
              dan pihak-pihak terkait lain, termasuk BP2MI.

              I  Gde  Putu  Aryadi  mengatakan,  pemerintah  kabupaten  dan  kota  telah  bergerak,  misalnya,
              menyurati kepala desa untuk ikut mencegah pemberangkatan PMI nonprosedural. Mereka juga
              mengedukasi masyarakat. Hal itu merupakan bagian dari program nihil PMI nonprosedur yang
              tengah didorong di NTB (ZAK/NDU)



























                                                           45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51