Page 42 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 42

"Supervisi berjenjang terus kita lakukan. Kita door to door ke sejumlah perusahaan untuk terus
              melakukan pemantauan dan supervisi, bersama stakeholder terkait," terang Priadi, kepala Dinas
              Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, kemarin.

              Dalam  tiap  supervisi  itu,  Priadi  melakukan  pengecekan  langsung  kepada  karyawan  juga
              perusahan. Utamanya terkait pola hubungan kerja dan pemberlakuan persyaratan kerja.

              Masing- masing perusahaan akan ditinjau apakah sudah melaksanakan IJMK sesuai ketentuan.
              Juga melaksanakan persyaratan kerja kepada karyawannya.

              "Persyaratan kerja yang kita supervisi meliputi peraturan perusahaan, perjanjian kerja dengan
              karyawan, juga tentang pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan," lanjutnya.

              Hingga  akhir  Desember  2021,  Priadi  sudah  melakukan  supervisi  berjenjang  kepada  12
              perusahaan. Kegiatan serupa, juga akan terus dilaksanakan tahun depan.
              "Semua akan kita datangi. Namun sampai akhir tahun ini kita utamakan ke perusahaan padat
              karya, yang memperkerjakan karyawan lebih dari 500," tambahnya.

              Perusahaan padat karya adai ah perusah aan yang rentan terjadi perselisihan. Perusahaan ini,
              juga sangat rentan terpengaruh nilai UMK.

              "Jadi kita yakinkan, prasyarat kerja terlaksana semua, UMK terlaksana semua. Sehingga konflik
              tidak ada lagi, ujungnya tentu pengaduan ke Disnaker yang juga akan turun," lontarnya.

              Dari sejumlah pemantauan itu, masalah utama yangmasih jadi temuan adalah adanya sejumlah
              pekerja  yang  belum  terdaftar  dalam  jaminan  kesehatan  atau  BPJS  Ketenagakerjaan.  Dari
              fasilitasi  yang  dilakukannya,  hal  itu  berkaitan  dengan  beberapa  kendalan  yang  dialami
              perusahaan.

              "Ada  beberapa  perusahaan  yangbelum  mengikutsertakan  asuransi  kesehatan.  Ada  lagi  yang
              BPJS Ketenagakerjaan 100 persen, namun BPJS Kesehatan masih 60 persen," rincinya.
              Terkait  temuan  itu,  pihakny-apun  telah  memberikan  sejumlah  pembinaan  kepada  pihak
              perusahaan. Priadi menyebutkan, masih akan memberikan tenggangwaktu kepada perusahaan
              untuk terus memenuhi kekurangan terkait pelaksanaan prasyarat kerja kepada karyawannya.

              "Misalnya bagi  perusahaan  yangbaru  berdiridan secara  kemampuan  belum  bisa,  kita  berikan
              waktu hingga tahun depan. Yang penting kita pastikan mereka menyatakan kesanggupannya,"
              tegasnya, (riz/jif)

              caption:

              TEGAS: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Priadi (dua dari kiri), saat melakukan
              supervisi, temarin.
              GAYENG: Suasana supervisi yang dilakukan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang,
              Priadi, kemarin.












                                                           41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47