Page 49 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 49
"Jadi mohon pengertiannya pemahamannya teman-teman pengusaha, tidak bermaksud untuk
memberatkan pengusaha, tetapi lebih untuk membantu kaum
buruh dan karyawan. Ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Ariza di kawasan
Sen-ayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/12).
Dengan adanya kenaikan UMP di DKI sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.66 diyakininya dapat
menumbuhkan kembali daya beli masyarakat setelah hampir dua tahun turun dampak pandemi
Covid-19.
"Sehingga ada peningkatan belanja rumah tangga yang pada akhirnya dapat meningkatkan
konsumsi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana kita tahu bahwa
pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 ada peningkatan," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan besaran kenaikan UMP
sekitar 1 persen atau senilai Rp37.700. Lalu pada 19 Desember 2021 kemarin, Anies mengubah
besaran kenaikan UMP menjadi 5,1 persen atau senilai Rp225.66.
Hal tersebut memancing reaksi keras dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang
mengancam akan menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena telah
merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022.
Cari Popularitas
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menilai perubahan upah
minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen yang dilakukan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mencari popularitas.
Menurut Trubus dengan adanya perubahan UMP yang sudah ditetapkan sebelumnya,
menandakan Anies tidak konsisten dalam mengambil keputusan.
"Ini menandakan dia nggak memperjuangkan, sekarang dia ditekan sa-na-sini ya cari popularitas
itu," tegasnya Trubus saat dihubungi.
Menurut Trubus, keputusan Anies mengubah besaran kenaikan UMP itu kental dengan aroma
politik dalam menggaet simpati buruh di masa akhir jabatannya sebagai Gubernur DKI yang akan
berakhir pada Oktober tahun 2022 mendatang. "Itu jelas politik, ya karena dia udah injury time,"
cetusnya. (yono/ta)
48
