Page 68 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

37 ribu menjadi Rp 225 ribuan. Total upah buruh yang diterima pun naik jadi Rp 4,6 juta dari
sebelumnya Rp 4,4 juta. Kata Anies, dengan upah buruh naik Rp 200 ribuan, maka perputaran
ekonomi akan berjalan.

Namun, kebijakan Anies ini tidak berjalan mulus. Para pengusaha protes. Menurut mereka, Anies
melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mereka pun akan
membawa masalah ini ke PTUN.

Melihat pro kontra kebijakan Anies, Menteri Suharso Monoarfa angkat bicara. Dia mengiyakan
alasan Anies menaikkan upah buruh 5 persen akan menggerakkan ekonomi.

Ketua Umum PPP itu mengatakan, kenaikan upah buruh DKI 5,1 persen dapat mendorong
konsumsi masyarakat sebesar Rp 180 triliun per tahun. Dengan kenaikan konsumsi masyarakat,
pada akhirnya yang diuntungkan adalah pengusaha juga. Ia mengingatkan, konsumsi rumah
tangga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Suharso, kenaikan upah buruh tidak mungkin hanya sebesar l persen. Dia mendapatkan
pandangan itu setelah berdiskusi dengan salah satu pengusaha ternama. Rumusnya memang
sesuai PP pengupahan. Namun, tak mungkin kalau naik hanya l persen.

Karena itu, Suharso berkeyakinan, kenaikan UMP sebesar 5,1 persen itu akan berdampak baik
kepada pengusaha-pengusaha. Ia juga yakin, jika upah naik 5, l persen akan menggerakkan
daya beli dan ujungnya produksi akan bertambah. Ekonomi berputar lagi.

Bukan Untuk Beratkan Pengusaha

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria ikut meredakan kekesalan pengusaha. Menurut
dia, revisi kenaikan upah buruh itu bukan untuk beratkan pengusaha.

Menurut Ariza, kenaikan upah buruh tersebut untuk kesejahteraan buruh dan pendongkrak
pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu. Dengan adanya kenaikan ini, dapat menumbuhkan
kembali daya beli masyarakat setelah hampir dua tahun turun dampak pandemi Covid-l9.

Dengan begitu, kata dia, ada peningkatan belanja rumah tangga yang pada akhirnya dapat
meningkatkan konsumsi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Sebagaimana kita tahu
bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 ada peningkatan," katanya, kemarin.

Terkait pro kontra revisi kenaikan upah buruh DKI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
siap memfasilitasi Pemprov DKI dengan pengusaha. "Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi
jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI. Karena unsur
pembinaannya yang kita kedeepankan," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly I
larahap.

Menurut dia, aUiran soal upah buruh sudah tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Ia berharap semua pemimpin daerah dalam menetapkan upah buruh mengacu
pada aturan itu, karena sudah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan
pekerja'buruh.

Ia menambahkan, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan akan menimbulkan
polemik. "Upah itu memang hak pekerja, tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan
kemampuan pengusaha," kata Chairul, kemarin. BCG

67