Page 71 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 71
Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Chairul Fadhly
Harahap bersikukuh revisi kenaikan upah di Jakarta melanggar aturan. Ia meminta Pemerintah
Provinsi DKI harus mengikuti ketentuan yang diatur pemerintah usat di PP 36/2021.
"Upah itu memang hak pekerja tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan
pengusaha," ujar Chairul.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kenaikan
UMP merupakan salah satu instrumen konsumsi rumah tangga masyarakat.
Ia bilang, kenaikan UMP di tahun 2022 berdampak pada peningkatan konsumsi. Namun,
peningkatan konsumsi ini sesuai dengan kenaikan UMP di masing-masing wilayah yang dinilai
cukup kecil peningkatannya.
"Dampaknya (terhadap konsumsi) memang relatif rendah juga selaras dengan kenaikan UMP itu
sendiri,” ujar Yusuf kepada KONTAN, Rabu (22/12).
Meski mendukung kenaikan UMP yang lebih tinggi tahun depan, tapi dia juga menyorot proses
pemulihan setiap sektor industri. Sebab, proses cepat atau lambatnya pemulihan ekonomi di
setiap sektor akan berbeda.
Misalnya sektor yang dinilai akan pulih lebih cepat adalah sektor manufaktur atau sektor farmasi.
Sedangkan proses pemulihan di sektor transportasi dan akomodasi dinilai tidak terlalu cepat.
Untuk itu, ia menyarankan kenaikan UMP tidak disamaratakan untuk semua sektor.
70
