Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MEI 2020
P. 100
perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR keagamaan di tengah
pandemi Covid-19.
Ade menyatakan, hal tersebut harus dibahas bersama antara perusahaan dan
pekerja melalui proses perundingan. Perundingan harus dilandasi itikad baik untuk
mencapai kesepakatan, harus ada keterbukaan dan kejujuran antara pimpinan
perusahaan dengan pekerja/buruh, dan tidak memanfaatkan situasi pandemi ini
untuk tidak mematuhi norma ketenagakerjaan di Indonesia.
"Disnakertrans Jabar tetap meminta pimpinan perusahaan memenuhi kewajiban
membayar THR untuk pekerja/buruh, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan," ucapnya.
Guna memastikan semua perusahaan mengimplementasikan SE Menteri
Ketenagakerjaan, Disnakertrans Jabar membuat layanan pengaduan dan posko
pengaduan THR. Hal itu menjadi salah satu upaya Disnakertrans Jabar untuk
memastikan semua keputusan perusahaan diambil berdasarkan kesepakatan
dengan pekerja.
"Kami telah menyediakan hotline dan alamat email untuk pelayanan pengaduan,
juga menyediakan Posko Pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Jabar dan Kantor
UPTD Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV
Bandung, dan Wilayah V Garut," katanya
Page 99 of 117.
