Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MEI 2020
P. 99
Title DISNAKERTRANS JABAR TERIMA 6 ADUAN TERKAIT KEWAJIBAN PERUSAHAAN BAYAR THR
2020
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 18 Mei 2020
Page/URL https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01385006/disnakertrans- jabar-terima-
6-aduan-terkait-kewajiban-perusahaan-bayar-thr-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah menerima enam
pengaduan terhadap perusahaan yang melanggar aturan, terkait dengan kewajiban
perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) pada karyawannya untuk hari
raya Idulfitri tahun 2020 ini.
"Baru 6 perusahaan yang lapor lewat posko, tapi di lapangan para Pengawas
Ketenagakerjaan memberi layanan pendampingan kpd perusahaan dan pekerja
berunding soal THR sesuai SE Menaker dan Gub Jabar, " kata Kadisnakertrans Jabar
M Ade Afriandi pada "PR", Senin, 18 Mei 2020.
Ditegaskan Ade, Disnakertrans Jabar tetap layani pengaduan THR termasuk upah,
walaupun hari raya sudah lewat waktunya karena sudah tupoksi Pemda bidang
Ketenagakerjaan untuk menjaga kondusifitas dan harmonisasi hubungan industrial.
"Untuk pengaduan THR, syaratnya bisa kirim surat tertulis dikirimkan melalui alamat
email atau alamat kantor Disnakertrans Jabar, atau lewat kontak narahubung dan
Pengawas Ketenagakerjaan di Kantor UPTD Wasnaker Wil. I sd. V, atau datang
langsung ke Posko Pengaduan THR," ujar dia.
Selebihnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menekankan
kepada perusahaan guna mengedepankan bipartit atau perundingan untuk
bersepakat dengan pekerja dalam setiap keputusan, termasuk pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi Covid-19.
"Didorong untuk melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja dalam
mengambil semua keputusan," kata Ade.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa
Pandemi Covid-19.
Dalam SE yang keluar pada 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan mengizinkan
Page 98 of 117.
