Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019
P. 153

Ditambah santunan Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang
               dibayarkan secara lumpsum.

               BPJS Ketenagakerjaan, katanya berharap santunan itu dapat dimanfaatkan oleh ahli
               waris dan keluarga untuk melanjutkan kegiatan ekonomi setelah ditinggal Gusliana.

               Sedangkan untuk Sahmayanti, adik Gusliana yang juga meninggal dunia akibat
               terjadi kebakaran di pabrik mancis itu, katanya tidak mendapat apa-apa seperti
               pekerja lainnya karena tiidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

               Kebakaran pabrik mancis di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat,
               Sumut, pada 21 Juni menewaskan 30 orang yang sedang berada di pabrik itu.

               Krishna menegaskan, musibah di pabrik itu menunjukkan betapa pentingnya
               jaminan sosial ketenagakerjaan.

               "Jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan rasa aman, nyaman dan tenang bagi
               para pekerja dan pengusaha atas risiko sosial yang sewaktu-waktu dapat terjadi,"
               katanya.

               Dia menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan terus bersama-sama dengan pihak terkait
               melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pekerja tentang wajib dan
               pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan itu.

               "Pengusaha juga harus terbuka untuk menginformasikan kepada BPJS
               Ketenagakerjaan terkait aktivitas usaha yang dilakukan," katanya.

               Mulai dari bentuk usaha, jumlah tenaga kerja hingga besaran upah yang dibayarkan
               secara benar.

               "Jaminan sosial juga melindungi pengusaha dari risiko yang terjadi pada pekerja,"
               katanya.

               Krishna Syarif menegaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 44 Tahun
               2015 Pasal 27, pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum
               mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS, maka bila terjadi risiko terhadap
               pekerjanya, pengusahanya wajib memberikan hak pekerja.

               Hak pekerja itu sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44
               Tahun 2015.















                                                      Page 152 of 185.
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158