Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2020
P. 24

Title          KSPI MINTA RAPAT PARIPURNA DPR TAK BAHAS RUU CIPTA KERJA
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      30 Maret 2020
                              https://news.detik.com/berita/4957724/kspi-minta-rapat-paripurna-dpr-t ak-bahas-ruu-
               Page/URL
                              cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative













               Jakarta  -  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (  KSPI  ) meminta DPR RI dalam
               rapat paripurna agar tak membahas RUU Omnibuslaw Cipta Kerja. KSPI
               menginginkan agar DPR menghapus RUU Cipta Kerja dari program legislasi nasional
               (prolegnas) tahun 2020.

               "KSPI meminta agar sidang paripurna 30 Maret tidak mengagendakan pembahasan
               RUU Cipta Kerja. Bahkan, bila perlu RUU Cipta Kerja tersebut di drop dari Prolegnas
               tahun 2020," kata Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam keterangan tertulisnya, Minggu
               (29/3/2020).

               Said berharap DPR tak abai dalam mendengar permintaan para buruh. Jika RUU
               Cipta Kerja dibahas, Ia mengecam akan mengerahkan massa buruh untuk
               melakukan aksi walaupun di tengah pandemi Corona.

               "Bila DPR mengabaikan permintaan para buruh yang menolak Omnibuslaw, buruh
               akan turun ke jalan untuk melakukan aksi besar-besaran menolak RUU Cipta Kerja.
               Kami tak peduli dengan adanya larangan unjuk rasa di tengah pandemi Corona,"
               katanya.


               "Bila Omnibus Law dipaksakan tetap dibahas, meskipun masih dalam situasi
               pandemi Corona, buruh akan tetap melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran,
               serentak di berbagai daerah," tambahnya.

               KSPI meminta agar DPR dan pemerintah untuk lebih fokus membahas darurat
               pemutusan hubungan kerja (PHK) para buruh. Iqbal mengatakan pemerintah bisa
               mengambil beberapa kebijakan termasuk memberikan insentif bagi industri yang
               terdampak.

               "Selanjutnya DPR RI dan pemerintah fokus mencari jalan berkenaan dengan adanya
               darurat PHK bagi para buruh. Misalnya dengan membuat kebijakan bahan baku
               impor dipermudah masuk, menstabilkan nilai tukar rupiah, menurunkan harga BBM
               dan gas industri di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia, dan pemberian
               insentif bagi industri yang terdampak," tuturnya.







                                                       Page 23 of 107.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29