Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2020
P. 82
Title RINGANKAN BEBAN PENGUSAHA, HIPMI DUKUNG IMPLEMENTASI KARTU PRA KERJA
Media Name investor.id
Pub. Date 30 Maret 2020
https://investor.id/business/ringankan-beban-pengusaha-hipmi-dukung-im plementasi-
Page/URL
kartu-pra-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Pemerintah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk menghadapi dampak
ekonomi dari wabah Covid -19. Pasalnya, wabah Covid -19 telah mengakibatkan
ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global.
Hal ini tercermin dari potensi penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan
kapitalisasi pasar saham global, pelemahan aktivitas manufaktur, dan penurunan
harga minyak.
Untuk menghadapi dampak ekonomi dari wabah Covid-19 tersebut, pemerintah
mengimplementasikan Kartu Pra Kerja dimulai di tiga lokasi terdampak yaitu Bali,
Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau yang kemudian akan langsung dilanjutkan di
Surabaya, Jakarta, dan Bandung.
Pendaftaran akan dibuka pada awal April 2020. Kartu Pra Kerja dapat dimanfaatkan
oleh pencari kerja, pekerja, atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK).
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Sari Pramono mendukung
pemerintah dalam mengimplementasikan Kartu Pra Kerja.
Dia mengatakan, implementasi Kartu Pra Kerja ini dipakai sekaligus untuk antisipasi
pekerja kena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, hingga pengusaha
mikro yang kehilangan pasar dan omzet.
"Kartu Pra Kerja ini paling tidak bisa meringankan beban pengusaha. Ini memang
yang jadi skema oleh pemerintah. Akan diadakan training atau pelatihan nanti
didasari dengan kebutuhan industri, yang kami dorong adalah tidak sekadar training
tapi juga sertifikasi karena industri sekarang ini kan tahunya bukan ijazah, tapi
punya sertifikasi apa ," ujar Sari, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin
(30/3/2020).
Pasalnya, Sari melanjutkan, saat ini sertifikasi menjadi acuan pengusaha apakah
seseorang bisa diterima kerja atau tidak. Di sisi lain, mahalnya biaya untuk menjadi
landasan mengapa kartu pra kerja juga perlu mengcover sertifikasi kompetensi
pekerja.
Page 81 of 107.
