Page 345 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Tak hanya itu, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta juga akan dipanggil Komisi B DPRD DKI Jakarta
untuk melakukan klarifikasi soal revisi UMP 2022.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga mengatakan penetapan UMP 2022 berpotensi
direvisi kembali karena revisi pertama dinilai belum mengakomodasi dunia usaha.

Tak hanya itu, belum adanya landasan hukum berupa Keputusan Gubernur hasil revisi UMP juga
berpotensi UMP 2022 kembali bisa diubah.

Tudingan kepentingan politik Perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan
kepentingan politik di balik revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022, terutama jelang Pilpres 2024.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menilai dampak revisi
UMP itu membingungkan kalangan pengusaha.

Pasalnya, masih menurut dia, hitungan rencana bisnis akan jadi tidak karuan karena kebijakan
yang berubah-ubah.

Sedangkan, mekanisme penentuan upah minimum provinsi harus dilakukan melalui tripartit yaitu
antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang di dalamnya ada unsur akademisi dan pakar,
dengan batas penetapan yang diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan.

"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata Adi.
Persoalan UMP 2022 di Jakarta masih terus bergulir mendekati Tahun Baru, apalagi asosiasi
pengusaha berencana akan menggugat revisi penetapan UMP tersebut, padahal UMP itu sudah
harus berlaku mulai 1 Januari 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan.

344