Page 405 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 405
Menurut Ridwan Kamil, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK karena hanya
Pemerintah Pusat yang bisa menentukan mekanisme perhitungan UMK.
"Tadi saya terima perwakilan buruhnya, saya sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur
di luar DKI tidak punya kewenangan untuk mengubah UMK. Karena rumusnya ditentukan dari
pusat termasuk kalau ada upaya-upaya yang berbeda itu ada penegasan dari Mendagri tidak
boleh dilakukan karena tidak ada kewenangannya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil,
Kamis petang (23/12).
Emil mengatakan, pada kesempatan itu, ia menawarkan solusi kepada para pekerja dan buruh
di Jawa Barat terkait dengan pengupahan tahun 2022. Misalnya, dengan mencari formula
penghitungan untuk buruh dengan masa kerja lebih dari setahun.
"Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP adalah untuk pekerja yang belum satu tahun,
kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih kosong regulasinya," katanya.
Emil menjelaskan, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK ini hanya mengatur atau
diperuntukkan bagi buruh dengan masa kerja satu tahun. Adapun bagi pekerja/buruh dengan
masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan
skala upah.
"Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu
tahun sehingga mayoritasnya akan mendapatkan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika
sekarang meminta kita melakukan yang tidak sesuai kewenangan. Karena tugas Gubernur itu
hanya menetapkan tidak mengoreksi," jelasnya.
404
