Page 473 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

RIDWAN KAMIL TEMUI SERIKAT PEKERJA, BERI SOLUSI SOAL KENAIKAN UPAH
MINIMUM
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui para serikat pekerja di Gedung Sate, Kota Bandung,
pada Rabu 23 Desember 2021.

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendengar keluhan dan juga memberi solusi
kepada para buruh terkait dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Dilansir PortalJember.com dari berita galamedia.pikiran-rakyat.com berjudul " Temui Serikat
Pekerja, Ridwan Kamil Dengar Keluhan dan Beri Solusi Terkait Upah," Ridwan Kamil menyebut,
pihaknya tidak punya kewenangan untuk mengubah UMK.

"Tadi saya terima perwakilan buruhnya, saya sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur
di luar DKI tidak punya kewenangan untuk mengubah UMK. Karena rumusnya ditentukan dari
pusat termasuk kalau ada upaya-upaya yang berbeda itu ada penegasan dari Mendagri tidak
boleh dilakukan karena tidak ada kewenangannya," ujar Ridwan Kamil di Hotel Pullman Bandung,
Kamis 23 Desember 2021.

Ridwan Kamil kemudian menawarkan solusi kepada para pekerja dan buruh di Jawa Barat
dengan mencari formula penghitungan bagi buruh yang memiliki masa kerja lebih dari setahun.

"Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP adalah untuk pekerja yang belum satu tahun,
kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih kosong regulasinya," ujarnya.
Menurut Ridwan Kamil, UMP dan UMK kali ini hanya diperuntukkan bagi buruh dengan masa
kerja maksimal satu tahun.

Sementara itu, bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, pengupahan
menggunakan struktur dan skala upah.

"Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu
tahun sehingga mayoritasnya akan mendapatkan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika
sekarang meminta kita melakukan yang tidak sesuai kewenangan. Karena tugas Gubernur itu
hanya menetapkan tidak mengoreksi," jelasnya.

Seperti diketahui, UMK 27 kab/kota telah ditetapkan menggunakan perhitungan PP 36/2021 yang
merupakan turunan UU Omnibus Law.

UMK akan berlaku 1 Januari 2022 dan tidak ada penangguhan bagi pengusaha.*** (Hj. Eli Siti
Wasilah/ Galamedianews.com).

472