Page 16 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 16

Judul               Pemkot Bekasi: Penetapan UMK 2022 Sudah Sesuai Aturan
                Nama Media          Ekonomi Neraca
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            ANT
                Tanggal             2021-12-03 07:51:00
                Ukuran              99x64mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 1.980.000

                News Value          Rp 5.940.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              PEMKOT BEKASI: PENETAPAN UMK 2022 SUDAH SESUAI ATURAN
              Pemerintah  Kota  Bekasi,  Tawa  Barat,  menyatakan  penetapan  besaran  Upah  Minimum
              Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 di daerah itu sudah sesuai aturan yang berlaku.

              "Terkait besaran UMK tahun depan, kami sudah berpedoman pada aturan yang berlaku," kata
              Kepala Dinas Tenaga KerjaKota Bekasi Dca Indah Yarti di Bekasi, dikutip Antara, kemarin.

              Dia mengatakan formula penghitungan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan. Pasal 26 mengatur penyesuaian nilai upah minimum di wilayah Kota
              Bekasi yakni Rp4,8 juta, naik sebesar Rp33.985 atau setara 0,71 persen dibandingkan UMK tahun
              2021 sebesar Rp4,78 juta.

              Dca menyatakan besaran UMK 2022 tersebut ditujukan kepada pegawai yang masa kerjanya
              masih di bawah satu tahun sedangkan pegawai dengan masa kerja yang relatif lama, biasanya
              perusahaan telah menaikkan gaji mereka di atas nilai UMK Kota Bekasi, disesuaikan dengan
              masa kerjapegawai.

              Dia menjelaskan formula penghitungan UMK oleh pemerintah pusat itu tentunya telah melalui
              proses yang mempertimbangkan segala hal, termasuk kondisi, ekonomi saat ini, kemampuan
              pengusaha membayar upah, serta faktor terkait lainnya.

              Kebijakan pengupahan, kata dia, merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan oleh
              pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi. ant

















                                                           15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21