Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 21

nomor 36 tahun 2021. j, "Karena (angkanya) sudah melebihi dari Peraturan Pemerintah. Batas
              atasnya Rp3,7 juta, kita Rp4,2 juta, kan tfdtak mungkin diturunkan," kata Ade Yasin.
              Meski begitu, ia mengaku sudah menampung aspirasi dari para buruh yang meminta agar UMK
              tahun depan dinaikkan 7,2 persen menjadi Rp4,5 juta melalui surat rekomendasi yang ia kirim
              ke Gubernur Jawa Barat.

              Kita rekomendasikan keinginan buruh, tapi kan gubernur melihat aturan yang ada sekarang,
              ternyata UMK kita sudah melebihi UMK batas atas sesuai PP 36," tuturnya.

              Sementara,  Wakil  Ketua  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Kabupaten  Bogor,  Nanda
              Iskandar  ihenyebutkan  bahwa  mayoritas  pengusaha  berat  menaikkan  upah  lantaran  kondisi
              perekonomian saat ini Belum seutuhnya pulih imbas, pandemi.

              "Selanjutnya  juga  harus  melaksanakan PP  nomor  36 tahun  2021  secara  konsisten  dan tidak
              berpihak.  Karena  menyelamatkan  industri  juga  menyelamatkan  pekerja  dan  keluarganya,"
              terang Iskandar.

              Ia menyebutkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya
              pembatasan  aktivitas  masyarakat  selama  pandemi  COVID-19.  Pasalnya,  selama  tahun  2020,
              pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.

              Kemudian,  80  persen  perusahaan  tercatat  mengalami  penurunan  pendapatan,  sehingga
              berpengaruh  pada  operasional  perusahaan.  Akibatnya,  sebanyak  10.271  pekerja  terpaksa
              dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

              Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten
              (Pemkab)  Bogor,  seperti  memangkas  banyak  alur  birokrasi  untuk  kemudahan  berinvestasi,
              penundaan pajak atau retribusi daerah, uni










































                                                           20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26