Page 23 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Judul Desak Perbaiki UU Cipta Kerja
Nama Media Pontianak Post
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL Pg9&15
Jurnalis mse
Tanggal 2021-12-03 07:34:00
Ukuran 140x118mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.800.000

News Value Rp 50.400.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Suherman (Ketua Korwil KSBSI Kalbar) Tuntutan mendesak untuk melakukan perbaikan
itu disampaikan untuk pemerintah pusat, termasuk gubernur

positive - Suherman (Ketua Korwil KSBSI Kalbar) Lakukan perbaikan dengan transparan kepada
publik, termasuk KSBSI sebagai stakeholder Klaster ketenagakerjaan

neutral - Suherman (Ketua Korwil KSBSI Kalbar) Sebagaimana dahulu dalam proses
pembentukan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

neutral - Suherman (Ketua Korwil KSBSI Kalbar) Dalam hal ini para Gubernur jangan menerbitkan
peraturan/keputusan untuk menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) tahun
2022 berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, melainkan harus berdasarkan PP
No. 78/2015 tentang Pengupahan, sehingga terhindar dari gugatan di PTUN

Ringkasan

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat mendesak pemerintah
memperbaiki UU Cipta Kerja serta transparan kepada publik. Hal itu disampaikan Ketua Korwil
KSBSI Kalbar Suherman. Suherman mengatakan desakan untuk perbaikan merespon keputusan
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja inkonstitusional bersyarat.

DESAK PERBAIKI UU CIPTA KERJA

PONTIANAK Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat mendesak
pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja serta transparan kepada publik. Hal itu disampaikan
Ketua Korwil KSBSI Kalbar Suherman.

22