Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Suherman mengatakan desakan untuk perbaikan merespon keputusan Mahkamah Konstitusi
yang menyatakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusion:
bersyarat.

Ta melanjutkan ada sepulub tuntutan yang disuarakan KSBSI bersama sepuluh federasi serikat
buruh afiliasi serta dua badan sayapnya.

"Tuntutan mendesak untuk melakukan perbaikan itu disampaikan untuk pemerintah pusat,
termasuk gubernur" kata Suherman di Pontianak, kemarin.

"Lakukan perbaikan dengan transparan kepada publik, termasuk KSBSI sebagai stakeholder
Klaster ketenagakerjaan," sambung Suherman.

Adapun tuntutan lain yang disuarakan yakni melibatkan KSBSI dan stakeholder lainnya dalam
seluruh proses perbaikan UU Ciker dengan keter penuhan tiga syarat. Pertama, didengarkan
pendapat KSBSI, dipertimbangkan pendapat KSBSI, dan KSBSI mendapatkan penjelasan atau
jawaban atas pendapat yang diberikan KSBSI.

Suherman menambahkan perbaikan materi muatan (pasal-pasal/norma) UU Ciker harus lebih
baik dari UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penanggung jawab (leading sector)
perbaikan materi muatan (pasal-pasal/norma) Klaster Ketenagakerjaan UU Ciker adalah
Kementerian Ketenagakerjaan.

Selanjutnya proses perbaikan UU Ciker Klaster Ketenagakerjaan di bawah pengawasan
(supervisi) International Labour Organization (ILO) untuk memastikan pelaksanaan standar
perburuhan.

"Sebagaimana dahulu dalam proses pembentukan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan," jelas Suherman.
Kemudian dilanjutkannya, pemerintah jangan membuat kebijakan yang bersifat strategis dan
berdampak luas terhadap perlindungan dan kesejahteraan buruh berdasarkan UU Ciker dan
peraturan turunannya.

Lalu pemerintah jangan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciker.

"Dalam hal ini para Gubernur jangan menerbitkan peraturan/keputusan untuk menetapkan
kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) tahun 2022 berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, melainkan harus berdasarkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan,
sehingga terhindar dari gugatan di PTUN," terang Suherman.

Ia melanjutkan, pemerintah dalam hal ini Gubernur segera mencabut peraturan/penetapan
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang didasarkan pada PP Nomor 36 tahun
2021, serta menghitung dan menetapkan ulang UMP tahun 2022 berdasarkan PP Nomor 78
tahun 2015. (mse)

23