Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 181
Judul Ada Gubernur Tak Setuju Penetapan UMP, Menaker Buka Suara
Nama Media idxchannel.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idxchannel.com/economics/ada-gubernur-tak-setuju-
penetapan-ump-menaker-buka-suara
Jurnalis Rina Anggraeni
Tanggal 2021-12-02 19:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana
UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap
berlaku
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karenanya, saya kembali meminta
kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan
sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak
hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang
harus diimplementasikan oleh pengusaha
Ringkasan
Pemerintah telah mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) untuk tahun depan.
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah memastikan sistem perhitungan pengupahan
berdasarkan undang-undang Cipta Kerja. Menaker Ida menegaskan, dengan dinyatakan masih
berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden
beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku
tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK.
ADA GUBERNUR TAK SETUJU PENETAPAN UMP, MENAKER BUKA SUARA
IDXChannel - Pemerintah telah mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) untuk
tahun depan. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah memastikan sistem perhitungan
pengupahan berdasarkan undang-undang Cipta Kerja.
Menaker Ida menegaskan, dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK,
sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi
180
