Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 183
Judul Di Markas PKB, JK Sentil Menaker soal Upah Minimum
Nama Media sindonews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/616749/12/di-markas-pkb-jk-
sentil-menaker-soal-upah-minimum-1638447175
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-02 19:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung kebijakan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziah soal Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sedang ramai dikritik dan
diprotes oleh para buruh. Menurutnya, kenaikan upah di bawah inflasi akan membuat daya beli
masyarakat menurun. Hal ini disampaikan JK saat menghadiri diskusi dalam rangka Halaqah 1
abad NU dengan tajuk 'Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyin', di
Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021). Awalnya, JK menyampaikan bahwa
kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Saat ini PKB termasuk
salah satu bagian dari pemerintah.
DI MARKAS PKB, JK SENTIL MENAKER SOAL UPAH MINIMUM
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung kebijakan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziah soal Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sedang ramai dikritik dan
diprotes oleh para buruh. Menurutnya, kenaikan upah di bawah inflasi akan membuat daya beli
masyarakat menurun.
Hal ini disampaikan JK saat menghadiri diskusi dalam rangka Halaqah 1 abad NU dengan tajuk
'Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyin', di Kantor DPP PKB, Jakarta
Pusat, Kamis (2/12/2021). Awalnya, JK menyampaikan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat
tergantung pada kebijakan pemerintah. Saat ini PKB termasuk salah satu bagian dari pemerintah.
"Bagaimana memberikan, memberikan potensi-potensi nasional atau pribumi untuk maju lagi.
Bagaimana menteri-menteri PKB yang ada di kabinet mendukung itu," kata JK.
Ia kemudian menyinggung upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang belakangan ini tengah
menjadi sorotan. "Sekarang UMR lagi dikritik, yang kena itu Menteri PKB kan, Tenaga Kerja,"
ujarnya.
182
