Page 232 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi
Putranto, Rabu (1/12/2021).
"Ini keputusan yang berat bagi pengusaha. Terlebih situasinya juga masih pandemi," kata Adik.

Lebih lanjut Adik menyebutkan, sebenarnya juga berat bagi buruh dan pemerintah.

Namun keputusan tersebut harus dihargai.

"Karena menurut saya, angka kenaikan Rp 75 ribu itu mungkin adalah angka kebersamaan
karena pemerintah juga harus mengakomodir tuntutan buruh," tambah Adik.

Menurutnya, kalau ada buruh yang keberatan, jangan lakukan lagi aksi demo lagi.

Adik menyarankan kembali bekerja dan salurkan aspirasi itu melalui jalur hukum.

Begitu juga dengan teman-teman pengusaha, kalau ada yang tidak setuju, silahkan menempuh
jalur hukum.

"Yang terpenting kita harus bisa menjaga stabilitas ekonomi Jatim," ujar Adik.

Keberatan tersebut juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang
pengupahan.

Dalam PP tersebut dijelaskan adanya ketentuan tidak ada kenaikan upah untuk 5 kabupaten
kota, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, kabupaten Pasuruan dan kabupaten Mojokerto.

Upah di lima kabupaten kota tersebut dianggap sudah melampaui batas maksimal sehingga
ketika ada kenaikan upah kembali, akan sangat memberatkan pengusaha dan akan menimbulkan
disparitas upah yang cukup dalam dengan kota lain, misalnya dengan upah di daerah Jawa
Tengah.

"Kita ambil contoh upah di Surabaya dan Solo. Tahun ini UMK Surabaya sebesar Rp 4.300.479,19
dan di tahun 2022 menjadi Rp 4.375.479,19, naik Rp 75.000. Sementara UMK Solo tahun 2021
sebesar Rp 2.013.810 dan di tahun 2022 menjadi Rp 2.034.810, naik sebesar Rp 21.000. Artinya,
disparitas upah antara Surabaya dengan solo mencapai lebih dari Rp 2,3 juta," beber Adik.

Sementara industri di Jateng memiliki banyak kesamaan dengan industri yang ada di Jatim,
termasuk pasarnya juga sama.
Hal ini akan berpengaruh pada daya saing produk yang dihasilkan.

"Sehingga ini sangat mengganggu daya saing produk yang dihasilkan industri di Jatim. Untuk
itu, kami berharap tahun depan harus ada kepastian hukum. Jika sudah ditetapkan tidak ada
kenaikan ya harusnya tidak naik. Kalau di tahun depan masih tidak ada kepastian, ya
kemungkinan akan ada banyak industri di Jatim yang merelokasi perusahaannya, geser ke
daerah yang UMK-nya relatif rendah dan bisa ditoleransi. Sekarang kan akses tol sudah banyak,"
papar Adik.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebenarnya upah tinggi akan berdampak negatif terhadap upaya
pemerintah dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, baik daerah maupun nasional.

Lapangan kerja menjadi terbatas, karena pasti akan ada upaya efisiensi atau rasionalisasi yang
dilakukan pengusaha karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Selain itu upah yang tinggi juga berdampak terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin, memicu
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
231