Page 280 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan. "Dengan dinyatakan masih
berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden
beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku
tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK," kata Menaker, Kamis (2/12).

MENAKER: PENGATURAN UPAH MINIMUM MENGACU UU CIPTA KERJA MASIH
TETAP BERLAKU

- Menteri Ketenagakerjaan, Ida fauziyah menegaskan bahwa peraturan pelaksanaan klaster
ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum
putusan MK diumumkan. Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus
tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan.

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK," kata
Menaker, Kamis (2/12).

Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk
pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku.

"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM (upah minimum)
saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh
pengusaha," tegas Menaker Ida.

UM sendiri merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh yang tidak boleh
dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya
berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan.

Dalam pelaksanaannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir. UM juga harus lebih tinggi
dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir.

2 dari 2 halaman Pertimbangan Dewan Pengupahan Selanjutnya, dalam penetapan UMK,
Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan
setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka
Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.

"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis
dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia
usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelas Menaker.
Menaker juga menegaskan, mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan
berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah
(SUSU) di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan, sedangkan
Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di bidang
pengupahan.

279